PDIP soal Tiga Menteri Sentil Bansos DKI: Anies Kelabakan

Jakarta, CNN Indonesia -- DPRD DKI Jakarta menyoroti kekacauan data penerima bansos milik Pemprov DKI, berkaitan dengan kritik dari tiga menteri kabinet kepada Anies Baswedan soal bansos di masa PSBB.

"Waktu rapat pimpinan gabungan kemarin, Pak Sekda (Sekretaris Daerah) akan menyampaikan waktu dekat ada perbaikan data penerima bansos. Mudah-mudahan perbaikan data penerima bansos akan jadi lebih baik," kata ketua fraksi PDIP di DPRD DKI Gembong Warsono, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (7/5).

Terkait dengan kritik tiga menteri Jokowi untuk Anies, semuanya beririsan. Data penerima bansos, kata dia, akan menentukan anggaran dana bansos. Gembong bahkan mencurigai ada motif lain di balik langkah-langkah ang sebelumnya diambil Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan Covid-19.

"Yang tahu persis Pak Anies. Ini saya dari Fraksi PDIP menduga-duga. Kenapa sih waktu itu ngotot banget (mendorong pemerintah pusat menetapkan Jakarta lockdown)?," ujarnya.

Lihat juga: Tiga Menteri Jokowi Soroti Kejanggalan Bansos Anies di DKI

Padahal, menurut Gembong, Pemprov DKI saat ini sudah kelabakan menangani PSBB yang penerapannya tidak seketat lockdown.

"Sedikit pengekangan aja kelabakan, gimana kalau lockdown?" imbuhnya.

Dia pun mengajak Pemprov DKI Jakarta untuk fokus pada pemberantasan Covid-19 tanpa embel-embel motif lain karena persoalan bisa diatasi jika Pemprov fokus.

"Jangan tiap hari konferensi pers terus, tetapi bagaimana konsentrasi pengentasan persoalan nihil," katanya.

Lihat juga: Sepekan PSBB Surabaya Raya, Jumlah Pelanggaran Sangat Tinggi

Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian Insert Artikel Pembatasan Kegiatan Saat PSBB

Sebelumnya, tiga menteri Kabinet Indonesia Maju: yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyoroti pengelolaan bansos yang dilakuka Pemprov DKI.

Mereka menyatakan penyaluran bansos tidak sesuai kesepakatan awal antara Pemprov dan Pemerintah Pusat. Sri menyatakan sebelumnya Pemprov DKI Jakarta memberikan bansos kepada 1,1 juta keluarga pada pemberian gelombang pertama. Namun, untuk gelombang selanjutnya, Pemprov DKI ingin pemerintah pusat yang menanggungnya.

Hingga berita ini diturunkan, CNNIndonesia.com telah berupaya meminta klarifikasi dari Pemprov DKI Jakarta mengenai perbedaan kesepakatan penyaluran bansos, tapi belum mendapat respons.

Pemprov DKI juga belum bersuara mengenai klaim bahwa saat ini mereka telah menyerahkan dana bantuan sepenuhnya pada pemerintah pusat. (els/vws)