Demokrat Kritik Pemerintah soal PSBB: Jangan Korbankan Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Departemen Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang merencanakan melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pencegahan virus corona dengan alasan ekonomi.

Didik mengatakan seharusnya pemerintah mengutamakan keselamatan rakyat di atas apapun dalam kondisi pandemi seperti ini. Pemerintah harus cermat menjaga stabilitas ekonomi tanpa mengorbankan rakyat.

"Jangan korbankan keselamatan rakyat untuk alasan apapun yang lainnya, termasuk alasan ekonomi. Itu tugas pemerintah. Jangan bebankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban pemerintah kepada rakyat," ujar Didik lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (8/5).

Didik menyarankan para pembantu Presiden di bidang ekonomi harus segera menyusun taktik untuk menekan dampak ekonomi. 

Lihat juga: PPP soal Izin Moda Transportasi: Menhub Hanya Retorika

Anggota Komisi III DPR RI itu menilai tidak tepat jika pelonggaran PSBB dilakukan dengan alasan ekonomi.

Menurutnya, masyarakat sudah paham ekonomi akan sangat terdampak akibat situasi pandemi seperti ini. Didik mengatakan pemerintah tinggal membayar kepercayaan masyarakat dengan strategi ekonomi yang jitu.

"Saya berharap permakluman dan kepercayaan rakyat betul-betul dijalankan untuk menjaga ekonomi dan memenuhi kebutuhan rakyat saat ini," ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah untuk tidak buru-buru melonggarkan PSBB. Dia mengingatkan grafik pertambahan kasus belum berhenti, sehingga sangat berbahaya jika pembatasan dikendurkan.

"Pertimbangkan dengan cermat apabila ada keinginan untuk pelonggaran PSBB atau pembatasan lainnya untuk saat ini," tutup Didik.

Lihat juga: Doni Ungkap Alasan Penerbitan Kriteria Perjalanan Saat Corona

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mewacanakan pengenduran PSBB dengan alasan menjaga ekonomi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat kondisi kasus corona di Indonesia belum menunjukkan gelagat penurunan.

Tak lama kemudian, Menhub Budi Karya Sumadi mengumumkan relaksasi transportasi. Mulai Kamis (7/5), sebagian kalangan dengan kriteria tertentu diperbolehkan berpergian ke luar kota dengan transportasi umum. (dhf/osc)