DPR Minta Jaminan Siswa Aman Jika Sekolah Dibuka Juli

CNN Indonesia | Senin, 11/05/2020 14:20 WIB
Warga menjemput anaknya pulang dari sekolah di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (16/3/2020). Pemerintah kota Makassar mengeluarkan edaran untuk meliburkan sekolah  tingkat SD, SMP dan MTS dimulai (16/3/2020) hingga (31/3/2020) dan mengganti dengan kegiatan belajar di rumah sebagai antisipasi penyebaran wabah virus Corona (COVID-19). ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/foc. Komisi Pendidikan DPR meminta pemerintah menjamin keamanan siswa sebelum rencana pembukaan sekolah pada Juli mendatang diputuskan. (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan pemerintah harus memastikan lingkungan di sekitar siswa aman dari penyebaran virus corona (Covid-19) apabila sekolah kembali dibuka pertengahan Juli 2020.

"Mungkin ada [anak] yang gunakan angkutan umum. Kan, macam-macam kekhawatiran orang tua. Di sekolah aman, di jalan tidak aman. Ini harus aman di seluruh wilayah, bukan di sekolah saja," ujarnya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Senin (11/5).


Hetifah mengatakan hal tersebut harus dijamin dan dipersiapkan sebelum rencana pembukaan sekolah diputuskan. Daerah yang ditentukan pun harus sudah dinyatakan aman untuk interaksi sosial.


Ia mengatakan pihaknya bersama pemerintah pusat tengah memikirkan rencana penanganan wabah corona di ranah pendidikan. Yaitu dengan membuka sekolah di pertengahan Juli 2020 untuk daerah yang sudah dinyatakan aman.

Hal ini, katanya, merupakan salah satu dari sejumlah skenario yang disiapkan. Skenario lainnya termasuk menunda tahun ajaran baru 2020/2021.

Namun hingga kini pihaknya menilai penundaan tahun ajaran baru belum perlu dilakukan. Sementara skenario pembukaan sekolah di pertengahan Juli masih diutamakan.

"Kita masih optimislah. Jadi ini pandangan optimis dulu bahwa di bulan Juli murid [yang] bisa mulai sekolah ke sekolah," ujarnya.


Kendati demikian, ia menekankan hal ini perlu dilakukan dengan persiapan matang. Yakni dengan memastikan kebersihan sekolah dan penerapan protokol kesehatan.

Petugas PMI menyemprotkan cairan disinfektan di ruang belajar dan terbuka di SMP Tunas Harapan, Bekasi Timur, Jawa Barat, Kamis, 19 Maret 2020. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Daerah yang diputuskan bisa membuka sekolah juga harus sesuai dengan keputusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan pengawasan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan setempat.

Hetifah mengatakan pihaknya memungkinkan menggelar rapat kerja khusus dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk membahas persoalan ini.

Dia pun mengingatkan Kemendikbud harus berhati-hati menerapkan kebijakan ini. Sebab menurutnya, saat ini penyebaran virus corona justru telah terdeteksi di seluruh provinsi di Indonesia.

Dia pun berharap dalam dua bulan ke depan pandemi ini segera berakhir. Namun, untuk menerapkan kebijakan sekolah kembali pada Juli mendatang, menurutnya harus dilihat perkembangan kedepan.

"Dikhawatirkan, dengan adanya Idul Fitri dan masih adanya orang-orang yang memaksakan mudik, kasus di daerah menjadi lebih tinggi," ujarnya.


Sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka peluang memulai kembali sekolah pada pertengahan Juli atau pada tahun ajaran 2020/2021.

Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah menekankan hal ini mungkin dilakukan untuk daerah yang sudah dinyatakan aman dari penyebaran corona.

Ia pun sempat menyatakan pihaknya punya tiga skenario proses pendidikan di tengah wabah corona. Yang pertama, jika corona berakhir Juni, sekolah akan kembali dibuka minggu ketiga bulan Juli.

Yang kedua, jika corona baru berakhir September, maka siswa baru kembali ke sekolah setelah bulan tersebut.

Dan yang terakhir, jika corona berakhir sampai akhir tahun maka seluruh siswa akan melangsungkan PJJ selama satu semester penuh.


Terkait hal ini, Plt. Deputi IV KSP Bidang Komunikasi Politik Juri Ardiantoro menegaskan keputusan pembukaan sekolah bakal ada di tangan Presiden Joko Widodo.

Keputusan tersebut akan diambil setelah mendapat masukan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (fey/pmg)

[Gambas:Video CNN]