Moeldoko Sebut Kepulangan WNI Jadi Persoalan Baru saat Corona

CNN Indonesia | Selasa, 12/05/2020 05:15 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1). Moeldoko khawatir kepulangan WNI akan menciptakan transmisi penyebaran virus baru di Indonesia. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Staf Presiden Moeldoko mengungkapkan tantangan baru yang akan dihadapi pemerintah daerah terkait rombongan kepulangan para WNI dari luar negeri (repatriasi) di tengah masa pandemi virus corona (covid-19).

"Ada persoalan-persoalan baru yang dihadapi daerah. Ada PMI (Pekerja Migran Indonesia), ada ABK (Anak Buah Kapal), ada Jamaah Tabligh, ada saudara kita yang overstay, ini akan kembali ke Indonesia jumlahnya cukup banyak," kata Moeldoko dalam sebuah diskusi daring, Senin (11/5).

Situasi kepulangan itu dikhawatirkan dapat menciptakan transmisi persebaran virus baru yang patut diberikan upaya preventif. Oleh karena itu, pemerintah akan terus memperketat dan memberlakukan protokol kesehatan ekstra terhadap para WNI dari luar negeri di setiap bandara, pelabuhan hingga akses lintasan darat.


"Mereka yang datang dari luar negeri akan diberlakukan pendekatan protokol kesehatan yang sangat ketat, tidak hanya tes (screening) mereka akan di PCR, setelah itu diberikan buku panduan tentang bagaimana isolasi mandiri, itu nanti akan segera dijalankan," terang Moeldoko.

Ia kembali menegaskan kepada setiap kepala daerah untuk mewaspadai gelombang kepulangan WNI dari luar negeri dengan sangat baik, perlu dukungan dan koordinasi berbagai pihak seperti menyiapkan tempat isolasi mandiri dan sebagainya terkait tantangan baru ini.

"Sekarang ini sudah kembali 94 ribu nanti akan datang lagi cukup banyak," imbuhnya.

Pernyataan itu muncul sebagai respons kekhawatiran dari Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan sebagian besar para Kepala Daerah terkait Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri tahun 1441 Hijriah.

"Kami dari daerah sangat merasa hadirnya pemudik di daerah kami membuat persoalan covid-19 tidak akan pernah selesai. Dari jumlah positif itu semuanya 41-an adalah impor dari luar selebihnya transmisi lokal," ucap Irwan dalam diskusi daring yang sama.

[Gambas:Video CNN]

Sehingga Moeldoko kembali menegaskan relaksasi mudik tidak akan terjadi, namun lebih dari itu, kepala daerah harus mengencangkan sabuk untuk menghadapi gelombang baru dari repatriasi.

"Sangat dipastikan tidak ada kebijakan melonggarkan mudik, sama sekali tidak ada. Mudik tetap dilarang. Tetapi sekali lagi kita akan menghadapi gelombang orang-orang yang bekerja di luar negeri, itu nanti akan pulang dengan jumlah cukup besar," jawab Moeldoko.



(khr/sfr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK