Kritik pertama datang dari Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis. Iskan menyayangkan rencana pemerintah melonggarkan PSBB saat vaksin dan obat virus corona belum ditemukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kritik lainnya datang dari Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar John Kennedy Azis. John menyesalkan pemerintah membiarkan banyak kerumunan masyarakat saat penerapan PSBB.
ADVERTISEMENT
"Kaum muslim kkita habis, seperti enggak ada. Kalau memang tidak boleh, tidak apa-apa, tapi mal-mal bisa bapak buka. Coba Bapak ke IKEA, parkirnya sampai antre, Pak," ujar John.
Selain itu, Ace juga menyayangkan wacana relaksasi PSBB. Politikus Partai Golkar itu meminta pemerintah tak asal melempar wacana ke publik jika belum matang.
"Kalau kayak gini, apa artinya kita dua bulan melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing? Namun kemudian pemerintah membuat kebijakan yang tidak konsisten, membingungkan," kata Ace sambil memukul meja.
DPR pun menolak meneruskan rapat. Akhirnya pertemuan itu diskors sampai waktu yang belum ditentukan. BNPB diminta melengkapi data terkait virus corona dan membenahi manajemen penanganan pandemi sebelum pertemuan berikutnya.
"Persoalan-persoalan tentang hal-hal yang menyangkut dengan kebijakan-kebijakan apa saja nanti akan kami sampaikan kepada Pak Kepala supaya hal-hal tidak ada yang simpang siur," kata Sekretaris Utama BNPB Harmensyah.