Epidemiolog Imbau Pemerintah Tak Buru-buru Longgarkan PSBB

Jakarta, CNN Indonesia -- Epidemiolog dari Universitas Padjadjaran Pandji Fortuna Hadisoemarto berpandangan pemerintah tidak perlu terburu-buru melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hanya karena kasus virus corona (Covid-19) melambat dalam beberapa hari.

Dalam video konferensi pers yang digelar Humas Jabar di Gedung Sate Bandung, Pandji menerangkan permodelan yang ia buat atas penyebaran kasus Covid-19 di Jabar.

"Jadi pemodelan saya itu membuat simulasi bagaimana covid-19 akan menyebar di Jawa Barat dengan skenario kondisi sekarang (pemberlakukan PSBB)," kata Pandji, Rabu (13/5).

Pandji kemudian menjelaskan, penerapan PSBB di Jabar yang saat ini dianggap sudah berhasil menurunkan transmisi virus, masih memungkinkan terjadinya penyebaran.

Lihat juga: Penambahan Pasien Sembuh Lampaui Kasus Corona Baru di Jabar

"Ada sisa transmisi yang menyebabkan kita melihat ada kasus-kasus baru setiap hari," ujarnya.

Jika kondisi tersebut terus berlangsung, lanjut Pandji, wabah ini berpotensi masih terjadi hingga awal atau pertengahan 2024.

"Jadi waktunya cukup lama dan yang sakitnya bisa jutaan orang," tuturnya.

Ia menilai upaya pemerintah dengan menerapkan PSBB masih belum menjamin habisnya wabah corona. Ia justru berharap PSBB lebih diperketat agar menekan pergerakan warga sehingga penyakit infeksius ini tidak menyebar ke masyarakat luas.

Lihat juga: PSBB Kota Palembang dan Prabumulih Diterapkan 27 Mei

"Intinya PSBB ini kalau saya simulasikan dengan sedikit pengetatan itu kita bisa mempercepat habisnya wabah Covid-19 di Jawa Barat dalam waktu kurang lebih satu bulan. Tetapi sebaliknya, kalau dilonggarkan sedikit saja kita bisa melihat ledakan kasus yang lebih besar," jelasnya.

Berdasarkan permodelan yang dia buat, Pandji mengatakan bahwa PSBB harus diperketat agar warga yang terdampak Covid-19 bisa ditekan.

"Jadi pada dasarnya pemodelan yang saya buat menyimpulkan bahwa kita sebetulnya tinggal mengetatkan sedikit saja lagi supaya apa yang kita harapkan terjadi penurunan semakin cepat," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani mengatakan, pelonggaran atau relaksasi secara penuh di Jabar masih dalam kajian dalam tim ahli. Baik ahli yang ada di Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar maupun akademisi.

Lihat juga: Pasien Corona Berkeliaran, Puskesmas Bekasi Tutup Sementara

"Baik tim ahli Unpad maupun tim gugus tugas Covid-19 Jabar dalam analisa maupun kajian tersebut kita akan memasukkan semua pertimbangan, baik dari sisi epidemiologi, sosial, ekonomi dan kesehatan," kata Berli.

Berli menjelaskan, relaksasi PSBB dapat dilakukan jika terdapat kajian ilmiah terkait penurunan kasus corona.

"Angka baik secara statistik dan faktual di masyarakat bahwa kasusnya itu jelas harus mengalami penurunan signifikan dan dalam kurun waktu seminggu terakhir atau melandai dan tidak ada kasus baru. Kalau itu semua dijamin tentunya kita bisa menerapkan relaksasi seperti yang diinginkan oleh sebagian masyarakat kita," kata Berli.

Namun jika PSBB diperpanjang, Berli mengingatkan kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi aturan yang dibuat. Dia mencontohkan penerapan PSBB di dua periode sebelumnya termasuk di Bodebek dan Bandung raya.

"Dari dua periode tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pergerakan masyarakat dengan contact index masih cukup tinggi. Artinya, masyarakat belum memberikan kontribusi besar seperti yang diharapkan yaitu pergerakan bisa ditekan di bawah 30 persen," kata Berli. (hyg/sfr)