Padahal kasus positif virus corona (Covid-19) di Jawa Timur kian meninggi. Jumat (15/5) tercatat ada 1.921 pasien. Dan 945 di antaranya berasal dari Surabaya.
Surat itu bernomor 551/7809/012/2020, berisi tentang aturan Kaifiat Takbir dan Salat Idul Fitri. Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Heru Tjahjono.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain masukan, kebijakan itu juga diambil setelah pihaknya memperhatikan Fatwa MUI Nomor 28 tahun 2020, tanggal 13 Mei 2020, tentang panduan Kaifiat Takbir dan Salat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19.
Lebih lanjut, meski memperbolehkan masjid menggelar salat berjemaah di Bulan Ramadhan dan Idul Fitri nanti, Heru mengatakan ada beberapa protokol yang harus diterapkan pengelola masjid.
"Contohnya Masjid Al Akbar, jadi mulai masuk sudah dipisah, antrenya diarahkan, setelah itu jaraknya [salat] 1-2 meter. Saya sudah diskusi dengan ahli ini nanti akan kita ubah safnya menjadi zigzag," kata Heru.
Kemudian, alas kaki atau sendal para jemaah juga harus dibawa masuk ke dalam masjid dengan kantong kresek. Hal itu dilakukan untuk menghindari kerumunan jemaah saat mengambil sendal usai salat.
"Sandal tidak boleh tinggal di luar harus dibawa masuk karena proses pengambilan pada saat selesai salat itulah yang mulai berjubel. Jadi kita sudah siapkan kreseknya, sandalnya dibawa masuk, pulangnya juga diarahkan ada pembatasnya jadi langsung pulang," ucap dia.
Kemudian, pihaknya juga meminta agar imam masjid mempersingkat waktu bacaan salat dan memperpendek khotbah agar tak memakan waktu yang lama.
"Terus khotbahnya juga tidak boleh terlalu panjang, jadi itulah yang harus dilakukan," katanya. Selain itu, protokol kesehatan lainnya seperti pemakaian masker, cuci tangan, pengecekan suhu badan juga harus tetap dilakukan.
Heru mengungkapkan surat itu sendiri sementara ini ditujukan kepada Masjid Al Akbar Surabaya. Sementara, masjid lainnya ia menyerahkan hal itu kepada pemerintah kabupaten/kota. Yang pasti protokol yang diterapkan harus sama seperti yang sudah dibuat Pemprov Jatim.
"Itulah, karena bagaimana pun juga kalau saya ngelarang salat terus dosa saya tambah banyak. Kalau masjid di daerah saya serahkan ke kabupaten/kota masing-masing, tapi protokolnya seperti ini," kata dia.
(frd/sfr)