Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI),
Jusuf Kalla mengingatkan pemerintah agar tidak menempuh cara
herd immunity (kekebalan kelompok) dalam rangka menanggulangi pandemi
virus corona (Covid-19).
Menurut mantan Wakil Presiden ini
herd immunity akan menimbulkan banyak korban di Indonesia.
"Boleh saja tapi korbannya banyak. Jadi jangan coba coba yang begini, korbannya banyak pasti," katanya melalui video conference, Selasa (19/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Herd immunity merupakan bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular. Namun kondisi ini baru akan terjadi ketika sebagian besar populasi kebal terhadap infeksi, sehingga mampu menciptakan perlindungan bagi individu yang tidak kebal.
Kebal terhadap infeksi, dalam hal ini, bisa didapat melalui pernah terpapar infeksi atau vaksinasi. Karena hingga kini vaksin untuk virus corona belum ditemukan, maka herd immunity bisa terjadi ketika banyak orang kebal terhadap virus karena sudah terpapar atau terinfeksi.
Sejumlah negara sempat mewacanakan bakal menerapkan metode ini untuk menanggulangi virus corona.
Dikutip dari
MIT Technology Review,
herd immunity pada virus corona bisa terbentuk ketika sudah cukup banyak orang yang terinfeksi SARS-CoV-2. Artinya, virus terus dibiarkan menyebar sehingga banyak orang terinfeksi dan jika bertahan hidup akan kebal.
Di sisi lain, menurut JK
herd immunity bisa menimbulkan banyak korban karena tidak ada kepastian seseorang akan kebal dari virus corona. Skenario terburuk yang mungkin akan dihadapi justru kematian.
"Belum pasti lagi imun (kebal) bisa saja mati, virus ini kan ganas," ujarnya.
JK berkata korban jiwa adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan nilainya. "Kerugian materi bisa diganti tapi ini kan tidak bisa," imbuhnya.
Presiden Joko Widodo sempat menyinggung terkait dengan persiapan kehidupan new normal selama masa pandemi Covid-19.
Sementara Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah memberikan pedoman bagi negara-negara soal penerapan
the new normal.
Inti dari pedoman transisi tersebut yakni pemerintah suatu negara harus membuktikan transmisi Covid-19 telah dikendalikan.
Kemudian, kapasitas sistem kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit memadai untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak dan mengkarantina pasien. Selanjutnya risiko penularan wabah telah diminimalkan, terutama pada lokasi dan kondisi masyarakat dengan kerentanan tinggi.
Jika sebuah negara tidak bisa memastikan pedoman transisi tersebut terpenuhi, harus berpikir kembali sebelum memutuskan melonggarkan pembatasan dan memasuki kondisi
the new normal.
(mln/wis)
[Gambas:Video CNN]