JK soal Herd Immunity: Jangan Coba-coba, Korban Pasti Banyak

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla mengingatkan pemerintah agar tidak menempuh cara herd immunity (kekebalan kelompok) dalam rangka menanggulangi pandemi virus corona (Covid-19).

Menurut mantan Wakil Presiden ini herd immunity akan menimbulkan banyak korban di Indonesia.

Lihat juga: PKS: Bagaimana Rakyat Displin Jika Pemerintah Membingungkan

"Boleh saja tapi korbannya banyak. Jadi jangan coba coba yang begini, korbannya banyak pasti," katanya melalui video conference, Selasa (19/5).

Herd immunity merupakan bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular. Namun kondisi ini baru akan terjadi ketika sebagian besar populasi kebal terhadap infeksi, sehingga mampu menciptakan perlindungan bagi individu yang tidak kebal.

Kebal terhadap infeksi, dalam hal ini, bisa didapat melalui pernah terpapar infeksi atau vaksinasi. Karena hingga kini vaksin untuk virus corona belum ditemukan, maka herd immunity bisa terjadi ketika banyak orang kebal terhadap virus karena sudah terpapar atau terinfeksi.

Sejumlah negara sempat mewacanakan bakal menerapkan metode ini untuk menanggulangi virus corona.

Dikutip dari MIT Technology Review, herd immunity pada virus corona bisa terbentuk ketika sudah cukup banyak orang yang terinfeksi SARS-CoV-2. Artinya, virus terus dibiarkan menyebar sehingga banyak orang terinfeksi dan jika bertahan hidup akan kebal.

Di sisi lain, menurut JK herd immunity bisa menimbulkan banyak korban karena tidak ada kepastian seseorang akan kebal dari virus corona. Skenario terburuk yang mungkin akan dihadapi justru kematian.

Lihat juga: Pemerintah Kaji Skenario New Normal Hingga Awal Juni 2020

"Belum pasti lagi imun (kebal) bisa saja mati, virus ini kan ganas," ujarnya.

JK berkata korban jiwa adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan nilainya. "Kerugian materi bisa diganti tapi ini kan tidak bisa," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo sempat menyinggung terkait dengan persiapan kehidupan new normal selama masa pandemi Covid-19.

Sementara Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah memberikan pedoman bagi negara-negara soal penerapan the new normal.

Inti dari pedoman transisi tersebut yakni pemerintah suatu negara harus membuktikan transmisi Covid-19 telah dikendalikan.

Lihat juga: Rentetan Kasus Positif Corona Berkeliaran di Pasar Hingga KRL

Kemudian, kapasitas sistem kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit memadai untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak dan mengkarantina pasien. Selanjutnya risiko penularan wabah telah diminimalkan, terutama pada lokasi dan kondisi masyarakat dengan kerentanan tinggi.

Jika sebuah negara tidak bisa memastikan pedoman transisi tersebut terpenuhi, harus berpikir kembali sebelum memutuskan melonggarkan pembatasan dan memasuki kondisi the new normal. (mln/wis)