PSBB Mau Dilonggarkan, Pemerintah Bantah Menuju Herd Immunity

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan pemerintah tak akan menerapkan herd immunity atau kekebalan kelompok untuk menghadapi virus corona (covid-19).

Menurut Wiku, rencana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah tak berarti menerapkan herd immunity.

"Jawabannya tidak. Melonggarkan PSBB tidak berhubungan dengan herd immunity," ujar Wiku dalam jumpa pers, Rabu (20/5).

Herd immunity merupakan kondisi saat sebagian besar orang dalam suatu kelompok memiliki kekebalan terhadap penyakit infeksi tertentu.

Lihat juga: MAKI Kirim Gugatan Baru UU Corona: Pemerintah Tak Bisa Lari

Wiku tak menampik bahwa mereka yang memiliki kekebalan tinggi memang mampu menyesuaikan dengan virus tertentu. Namun, menurutnya, hal itu tak mudah dilakukan.

Di sisi lain, pemerintah juga masih berhati-hati dalam memutuskan pelonggaran PSBB. Wiku mengatakan banyak aspek yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk melonggarkan.

"Covid-19 ini bukan hanya masalah kesehatan tapi juga ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Maka pemerintah harus mempertimbangkan dengan hati-hati untuk memutuskan pelonggaran PSBB," katanya.

Wiku juga mengingatkan bahwa pelonggaran PSBB tak serta merta membebaskan masyarakat untuk beraktivitas sesukanya. Masyarakat, kata dia, harus tetap mematuhi protokol kesehatan.

Lihat juga: Jelang Lebaran, 214.014 Kendaraan Tinggalkan Jakarta

"Masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, jaga jarak agar kasus tidak bertambah," ucapnya.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebelumnya telah menentang kebijakan herd immunity yang diterapkan sejumlah negara untuk mengatasi pandemi corona. Cara ini dinilai berisiko diterapkan sepanjang belum ada vaksin untuk corona.

Selain itu, penanganan corona juga dinilai tidak bisa hanya mengandalkan pada imunitas atau kekebalan tubuh semata. Terlebih lagi jika pasien-pasien tersebut merupakan kelompok rentan.

Ahli epidemiologi dan biostatisik, Iqbal Elyazar, justru meminta pemerintah memperketat penerapan PSBB untuk melindungi kelompok usia rentan dari virus yang dibawa oleh Orang Tanpa Gejala (OTG).

Terlebih lagi di beberapa wilayah di Indonesia, PSBB masih belum dilakukan secara serempak. Padahal angka kasusnya terus bertambah setiap harinya. (psp/ain)