Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah syarat perolehan suara bagi partai politik untuk bisa mendapat kursi di DPR. Parliamentary threshold dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang sekarang masih sah berlaku adalah 4 persen.
Jika partai peserta pemilu tidak mampu meraih suara 4 persen secara nasional, maka suaranya hangus dan tidak mendapat kursi di parlemen. Contohnya dialami oleh Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo serta Hanura dalam Pemilu 2019 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) menganggap parliamentary threshold tidak perlu dinaikkan alias tetap di angka 4 persen.
"Menurut hemat kami, angka PT 4 persen adalah angka yang realistik dan bijak untuk diterapkan," kata Ossy saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (9/6).
"Partai Demokrat berpandangan bahwa, kalau pun PT diberlakukan untuk penyederhanaan partai di parlemen, harus mempertimbangkan keterwakilan suara rakyat," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk dan beragam. Menurutnya, berbagai perbedaan itu harus diakomodir dengan baik.
Berangkat dari itu, Ossy berkata, hitung-hitungan secara cermat terkait angka yang tepat dengan pertimbangan demokrasi keterwakilan terkait angka besar parliamentary threshold harus dilakukan.
 Partai Demokrat yang kini diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menolak parliamentary threshold dinaikkan menjadi 7 persen (Dok. Partai Demokrat) |
Menurutnya, PPP memilih agar parliamentary threshold tetap empat persen atau tidak dinaikkan untuk Pemilu 2024 mendatang. Pada Pemilu 2019 lalu, PPP memperoleh 4,52 persen suara nasional.
"Kalau PT dinaikkan semakin banyak suara yang hangus dan semakin meningkatkan disproporsionalitas," kata Arwani.
"Kita per hari ini sesuai arahan Zulkifli Hasan [Ketua Umum PAN], kita ingin tetap mempertahankan itu di 4 persen karena dengan 4 persen rasanya suara-suara masyarakat, konstituen, sudah terwakili dengan baik meskipun masih ada yang belum tertampung," kata Eddy.
Menurutnya, parpol harus kembali pada konsep demokrasi dalam upaya menaikkan PT, di mana keterwakilan suara harus ditampung, dihargai, serta diperjuangkan.
"Ini kalau memang mau dinaikkan PT lebih tinggi lagi, dikhawatirkan semakin banyak suara dari pemilih itu yang tidak akan terwakili nanti ke depannya," ujarnya.
Meski begitu, Eddy mengatakan, PAN terbuka untuk berdialog dengan partai-partai yang mengusulkan kenaikkan parliamentary threshold.
Sementara itu, opsi kedua yang menaikkan PT menjadi 7 persen mendapatkan dukungan dari Partai NasDem dan Partai Golkar.
Airlangga berkata bahwa kenaikan PT merupakan gagasan yang baik dan Partai Golkar mendukungnya. Pada Pemilu 2019, Golkar mendapat 12,31 persen, sementara NasDem meraih 9,05 persen suara nasional.
"Terkait dengan parliamentary threshold ada usulan dari Pak Surya bahwa PT [sebesar] 7 persen. Partai Golkar juga melihat ini suatu yang bagus dan akan mendukung konsep tersebut," kata Airlangga dalam konferensi pers kala itu.
 Para kader Gerindra ingin Prabowo Subianto kembali menjabat sebagai Ketua Umum hingga 2025 demi kesuksesan partai di Pemilu 2024 (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan) |
Namun, menurutnya, keputusan final Partai Gerindra ihwal hal tersebut akan disampaikan jelang pembahasan dengan pemerintah. Diketahui, Gerindra memperoleh 12,57 persen suara nasional pada Pemilu 2019 lalu.
"Keputusan final akan disampaikan jelang pembahasan dengan pemerintah. Kader banyak mengusulkan terbuka dan PT kami juga melihat sampai saat saat akhir pendapat partai di DPR dan masukan masyarakat," tutur Sodik.
PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2019 merekomendasikan agar PT naik menjadi 5 persen. Rekomendasi itu diambil partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP yang dihelat Januari 2020.
Diketahui, pada Pemilu 2019 lalu, PDIP memperoleh 19,3 persen. Paling tinggi dibanding partai peserta pemilu lainnya.
"Itu dalam rangka mewujudkan presidensialisme dan pemerintahan efektif dan penguatan serta penyederhanaan sistem kepartaian serta menciptakan pemilu murah," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto ketika itu.
"PKB mengusulkan 5 persen sebagai pilihan moderat, agar tidak terlalu drastis kenaikannya," ucap Yaqut.
Ia berharap besaran 5 persen tersebut berlaku nasional. Artinya 5 persen juga berlaku untuk ambang batas DPRD tingkat provinsi, dan DPRD tingkat kabupaten/kota. Pada Pemilu 2019 lalu, PKB mendapat 9,69 persen suara nasional.
 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pimpinan Grace Natalie yang gagal dalam Pemilu 2019 tak ingin ambang batas parlemen ditambah 5 persen (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Lihat juga:Mayoritas Parpol Jera dengan Pemilu Serentak |
"Ambang batas untuk presiden sama dengan ambang batas untuk parlemen agar tidak ada barrier to entry. PKS usul ambang batas parlemen dan presiden sama di angka 4,5 persen," ucap dia.
Mardani menuturkan bahwa usulan parliamentary threshold naik menjadi 7 persen sebenarnya tidak masalah. Namun, lanjutnya, Indonesia sedang memerlukan banyak suara sehingga keberagaman yang ada bisa terwadahi.
"Jika tujuh persen, partai Islam nanti yang lolos cuma satu, repot. Paling tidak ada dua, tiga partai Islam bisa saling mewarnai," tutur Mardani.
Parliamentary threshold sendiri terus bertambah. Pada Pemilu 2009, ambang batas parlemen adalah 2,5 persen suara. Bertambah menjadi 3,5 persen pada Pemilu 2014 dan 4 persen pada Pemilu 2019.
Pemilu 2019 juga memiliki ciri yang berbeda, yakni pemilihan anggota legislatif dilangsungkan bersamaan dengan pemilihan presiden. Tidak seperti sebelumnya ketika pileg dilakukan beberapa bulan terlebih dahulu.
Hasil suara pileg tersebut lalu dipakai sebagai patokan syarat presidential threshold. Tidak seperti pada Pemilu 2019. Lantaran pileg dan pilpres dihelat secara serentak, maka patokan suara sebagai syarat presidential threshold adalah hasil pemilu 2014. (mts/bmw)
