KPA Ungkap Konflik Agraria di Jambi 14 Tahun Silam

Jakarta, CNN Indonesia -- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebut PT Wira Karya Sakti (WKS), salah satu anak perusahaan Sinar Mas Forestry Group, sebagai penyumbang konflik lahan terbesar di Provinsi Jambi belasan tahun silam.

Berdasarkan data Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA, dari 24 konflik agraria di Jambi yang telah berlangsung puluhan tahun, sebagian besar disebabkan aktivitas PT WKS. Mayoritas konflik terjadi di sektor perkebunan dan kehutanan.

Lihat juga: 38 Karyawan Perusahaan Tambang NHM di Halmahera Positif Covid

"Nah dalam proses-proses perizinan mereka ini juga berdampak pada kehidupan masyarakat di lima kabupaten, hampir yang menjadi korban itu sekitar 17.000 jiwa yang hari ini lahannya telah hilang," kata Koordinator Wilayah (Korwil) KPA Jambi, Fransdodi Tarumanegara, dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/6).

Ia menyebut konflik tersebut terjadi di atas lahan seluas 14.286 hektare yang tersebar di lima kabupaten, yakni Kabupaten Batanghari, Tebo, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Konflik lahan ini juga membuat 3.446 KK di 15 desa terdampak.

Fransdodi menjelaskan konflik lahan di Jambi sudah terjadi sejak 2006 silam. Konflik bermula dari penunjukan kawasan hutan dan penetapan SK oleh Menteri Kehutanan secara sepihak di atas tanah garapan dan pemukiman warga.

Sejak saat itu letupan konflik antara warga dengan perusahaan terus berulang tanpa ada inisiatif pemerintah untuk menyelesaikan. PT WKS adalah perusahaan pengelola HTI.

Lihat juga: Demokrat Proses Laporan Pemecatan Subur Sembiring soal AHY

Hingga saat ini, kata Fransdodi, PT WKS masih terus mengintimidasi Kelompok Tani Sakato Jaya, organisasi anggota Serikat Tani Tebo (STT), dan salah satu organisasi anggota KPA di Jambi.

Ia menyebut tanaman pangan warga seluas 2 hektare bahkan sampai diracun. Menurutnya, tindakan tersebut turut membahayakan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.

"Rentetan konflik tersebut telah mengakibatkan kerugian di pihak masyarakat, baik materi maupun imateril akibat intimidasi serta penggusuran," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika menyebut Jambi menjadi wajah buruk reforma agraria di Indonesia.

Dewi meminta Presiden Joko Widodo segera memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk mengevaluasi izin-izin yang diterbitkan kepada PT WKS di Jambi.

Lihat juga: Polisi Bekuk 2 Tahanan Positif Corona di Jayapura yang Kabur

Selain itu, Dewi juga meminta pemerintah menghentikan tindakan represif dan kriminalisasi yang dilakukan perusahaan dan aparat keamanan di wilayah-wilayah konflik agraria di Jambi.

KPA, kata Dewi, mendesak Siti Nurbaya bersama Gubernur Jambi Fachrori Umar menindaklanjuti Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) untuk menuntaskan konflik agraria struktural di Jambi.

Pihak Asia Pulp and Paper (APP) Sinarmas, belum merespons laporan KPA itu. Global Communications APP Sinar Mas Emmy Kusmwandari tak merespons konfirmasi CNNIndonesia.com lewat sambungan telepon dan pesan singkat. (thr/fra)