Jaksa: Imam Nahrawi Pakai Uang Gratifikasi ke Pulau Seribu

Jakarta, CNN Indonesia -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menggunakan uang hasil gratifikasi untuk berkunjung ke Pulau Seribu bersama keluarga.

Pembiayaan perjalanan tersebut diperoleh dari Wakil Bendahara KONI Pusat Lina Nurhasanah melalui asisten pribadi Imam, Miftahul Ulum.

"Dalam persidangan terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Lina terungkap bahwa Miftahul Ulum pernah meminta Lina untuk membayarkan tagihan kartu kredit Miftahul Ulum yang di antaranya digunakan untuk membayar keperluan terdakwa melakukan kunjungan ke Pulau seribu bersama keluarganya," ungkap Jaksa saat membacakan surat tuntutan, PN Tipikor Jakarta Pusat, Jum'at (12/6).

Jaksa mengatakan nominal biaya tagihan kartu kredit yang dipergunakan untuk sewa kapal ke Pulau Seribu sebesar Rp244 juta. Kendati begitu, kata Jaksa, Imam tidak mengetahui bahwa asisten pribadinya telah meminta tagihan kartu kredit kepada Lina yang juga merupakan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima).

Lihat juga: Eks Menpora Imam Nahrawi Dituntut 10 Tahun Penjara

"Terdakwa tidak tahu bahwa Miftahul Ulum tersebut meminta tagihan kartu kredit untuk pembayaran sewa kapal tersebut dan dibayarkan oleh Lina Nurhasanah selaku BPP Satlak Prima," tutur Jaksa.

Imam dinyatakan terbukti menerima suap sebesar Rp11,5 miliar dan gratifikasi Rp8,64 miliar. Perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama dengan asisten pribadinya Miftahul Ulum.

Atas perbuatannya itu, Imam dituntut dengan pidana 10 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sejumlah Rp19,1 miliar. 

Lihat juga: Kejagung Kumpulkan Bukti Kasus Korupsi Dana Hibah KONI

Selain itu, Jaksa menuntut pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik Imam selama lima tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

Imam dinilai telah terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu alternatif pertama.

Ia juga terbukti melanggar Pasal 12B ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua. (age)