Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan (
Kemenhub) mengakui kapasitas Kereta Rel Listrik (
KRL) tidak cukup saat jam sibuk atau
peak hour pada masa transisi ke
new normal."
Nah, gambaran pada jam puncak kapasitas kita tidak mampu menampung lonjakan (penumpang). Akibatnya, terjadi antrean mengular sampai lewat jam delapan," tuturnya Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri melalui konferensi video, Sabtu (13/6).
Hal tersebut diungkap Zulfikri sembari memperlihatkan data fluktuasi penumpang KRL berdasarkan hari dan jam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jam sibuk KRL sendiri berada sekitar pukul 06.00 sampai 08.00 WIB, dan pukul 16.00 sampai 17.00 WIB.
Menurut data fluktuasi penumpang pukul 06.00 sampai 08.00 WIB, kapasitas kereta yang disiapkan sebanyak 69.168 penumpang.
Sedangkan jumlah penumpang pada jam tersebut selama 10 April sampai 12 Juni 2020 bisa mencapai paling tinggi 77.575 penumpang. Kondisi ini terjadi sekitar pertengahan April 2020.
Melihat data pekan ini, jumlah penumpang rata-rata berada di angka 70 ribu sampai 70.450 penumpang. Ini tentunya di atas kapasitas yang disediakan.
Jika melihat fluktuasi penumpang per hari, lanjut Zulfikri, sebenarnya kapasitas KRL memenuhi memenuhi. Kapasitas harian KRL yang disiapkan mencapai 523.560 penumpang.
Selama periode waktu 10 April sampai 12 Juni 2020, jumlah penumpang bervariasi mulai 50 ribu sampai 280 ribu. Artinya sekitar setengah dari kapasitas yang disediakan.
Data fluktuasi ini, katanya, mayoritas dicerminkan oleh KRL jalur Jakarta-Bogor. Pasalnya, 60 persen penumpang KRL menggunakan jalur tersebut.
Kendati penumpang KRL pada jam-jam sibuk menumpuk, ia mengatakan kapasitas di luar jam sibuk masih memenuhi. Artinya, penumpukan bisa ditekan apabila pihaknya menemukan solusi menurunkan penumpang di jam sibuk.
"Untuk itu saya imbau mohon para penumpang menghindari perjalanan yang bisa ditunda di jam-jam puncak. Kalau terpaksa, bisa menggunakan moda alternatif lain," tambahnya.
[Gambas:Video CNN]
Penumpukan antrean penumpang KRL ditemukan salah satunya di Stasiun Bogor pada jam berangkat maupun pulang kerja sejak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi ditetapkan di DKI Jakarta.
Menanggapi hal ini, sejumlah pihak mulai menyarankan penerapan pembagian gelombang masuk kerja. Salah satunya dikatakan Wali Kota Depok Mohammad Idris.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengaku pihaknya mulai membahas pembagian sif kerja untuk pegawai negeri sipil (PNS). Namun, katanya, PNS, Polri dan TNI tak menyumbang banyak proporsi dari seluruh penumpang KRL.
(fey/sfr)