BP2MI Ungkap Oknum Kekuasaan-Pengusaha di Balik PMI Ilegal
CNN Indonesia
Rabu, 17 Jun 2020 02:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyebut selama ini pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal secara undocumented dilakukan oleh sindikat yang melibatkan pemilik modal atau pengusaha.
Ia menyebut sindikat ini tidak bekerja sendiri. Mereka juga diback-up oleh oknum-oknum dari institusi-institusi kekuasaan.
"Siapa yang terlibat dalam pengirim pekerja migran undocumented? Kami menyebut mereka adalah komplotan atau sindikat yang melibatkan pemilik modal, yaitu pengusaha, yang mendapatkan back-up dari oknum-oknum dari institusi-institusi kekuasaan, tentu oknum," kata dia di Kantor Komnas HAM, Selasa (16/6).
Ia tidak menjelaskan lebih rinci terkait oknum-oknum di institusi kekuasaan tersebut yang membekingi pengiriman PMI ilegal. Ia hanya bilang, berbagai persoalan terkait PMI tidak akan selesai jika sindikasi pengiriman PMI undocumented terus terjadi.
Berdasarkan data di sistem BP2MI, katanya, ada 3,7 juta orang PMI. Namun, jika bertanya ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan didapatkan data 4,5 juta orang.
Angka itu disebutnya akan kembali berbeda jika berdasarkan data dari World Bank sebanyak 9 juta PMI.
"Kalau kita mengaminkan data World Bank, maka ada selisih 5.3 juta PMI yang tidak tercatat sistem BP2MI. Diyakini 5,3 juta yang berangkat melalui nonprosedural, yang mereka disebut PMI undocumented, dokumen tidak lengkap," ujar dia.
Banyaknya PMI yang berangkat secara ilegal ini, menurutnya, memiliki beberapa konsekuensi. Pertama, otomatis 5,3 juta PMI tersebut akan berada di luar kontrol perlindungan negara.
"Ini sangat bertolak belakang. Satu sisi negara diperintahkan UU 18/2017 untuk memberikan perlindungan, tapi sisi lain 5,3 juta orang tidak masuk kontrol negara," ucap dia.
PMI yang berangkat secara ilegal juga akan memberikan dampak kepada penerimaan devisa negara.
"Tentu negara sangat dirugikan karena dari 3,7 juta orang PMI, devisa yang disumbang sebesar 159,7 triliun tahun 2019, angka yang sangat besar. Bisa dibayangkan kalau 5,3 juta selisih, yang mereka memilih lewat cara-cara non prosedural," ucap dia. (yoa/wis)
[Gambas:Video CNN]
Ia menyebut sindikat ini tidak bekerja sendiri. Mereka juga diback-up oleh oknum-oknum dari institusi-institusi kekuasaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data di sistem BP2MI, katanya, ada 3,7 juta orang PMI. Namun, jika bertanya ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan didapatkan data 4,5 juta orang.
"Kalau kita mengaminkan data World Bank, maka ada selisih 5.3 juta PMI yang tidak tercatat sistem BP2MI. Diyakini 5,3 juta yang berangkat melalui nonprosedural, yang mereka disebut PMI undocumented, dokumen tidak lengkap," ujar dia.
Banyaknya PMI yang berangkat secara ilegal ini, menurutnya, memiliki beberapa konsekuensi. Pertama, otomatis 5,3 juta PMI tersebut akan berada di luar kontrol perlindungan negara.
"Ini sangat bertolak belakang. Satu sisi negara diperintahkan UU 18/2017 untuk memberikan perlindungan, tapi sisi lain 5,3 juta orang tidak masuk kontrol negara," ucap dia.
"Tentu negara sangat dirugikan karena dari 3,7 juta orang PMI, devisa yang disumbang sebesar 159,7 triliun tahun 2019, angka yang sangat besar. Bisa dibayangkan kalau 5,3 juta selisih, yang mereka memilih lewat cara-cara non prosedural," ucap dia. (yoa/wis)
[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK