Jokowi Bertemu Purnawirawan Bahas Polemik Haluan Pancasila

Presiden Joko Widodo menjamu purnawirawan TNI dan Polri di Istana Bogor, Jumat (19/6) siang untuk membahas persoalan ideologi Pancasila yang menjadi perbincangan publik.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhulkam) Mahfud MD mengatakan Jokowi bertukar pikiran dengan para purnawirawan soal Pancasila.

"Menerima aspirasi dan masukan tentang masalah-masalah kebangsaan kita. Di antara fokus yang dibicarakan tadi, adalah masalah ideologi Pancasila yang belakangan ini menjadi diskursus publik yang agak hangat," kata Mahfud dalam video yang diunggah Sekretariat Presiden, Jumat (19/6).

Mahfud bilang para purnawirawan menyampaikan sejumlah usulan konkret. Dalam pertemuan itu, Jokowi dan purnawirawan sama-sama berprinsip Pancasila sudah final.

Mereka juga sependapat bahwa TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme sudah tidak bisa diganggu gugat.

"Pada masalah itu sama semuanya, sependapat. Pancasila itu adalah Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus," ucap Mahfud.

Pertemuan itu dihadiri sejumlah tokoh purnawirawan, seperti Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Ketua Umum Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Saiful Sulun, Wakil Ketua Umum LVRI Bantu Hardjijo, Sekretaris Jenderal LVRI FX Soejitno, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Udara Djoko Suyanto, dan Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri Soekarno.

Sementara Jokowi didampingi oleh didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Sebelumnya, publik disibukkan dengan polemil RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). RUU inisiatif DPR itu menuai kritik dari sejumlah partai dan organisasi kemasyarakatan.

Hal yang ramai dipermasalahkan adalah ketiadaan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme sebagai konsideran.

Selain itu, pasal 6 RUU HIP juga dinilai mendegradasi Pancasila. Sebab pasal itu meringkas Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila.