Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklaim peristiwa konflik sosial di tengah-tengah masyarakat mengalami penurunan pada tahun 2019 berkat keberadaan tim terpadu.
Hal itu ia utarakan sebagai salah satu capaian Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2019 saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (24/6).
"Peristiwa konflik sosial juga berkontribusi dengan turun jadi 31 peristiwa," kata Tito.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menilai angka penurunan konflik sosial itu berkorelasi dengan dibentuknya Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial yang sudah tersebar di seluruh Indonesia.
Diketahui, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial
"Tim terpadu penanganan konflik sosial sudah ada di 34 provinsi dan 456 kabupaten/kota," kata dia.
![]() |
Selain itu, Tito menyatakan pihaknya mampu menjalin kemitraan dengan lebih dari 2500 organisasi kemasyarakatan (Ormas) sepanjang tahun 2019. Kemitraan itu, kata dia, lantas ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas yang tersebar di 23 Provinsi dan 35 kabupaten/kota.
"Ini jadi capaian pendukung stabilitas politik dalam negeri," kata Tito
Tak hanya itu, Mantan Kapolri itu menyatakan pihaknya mengklaim telah meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2018 lalu. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Angka IDI meningkat dari 72,11 pada 2017 menjadi 72,39 di 2018.
"Lalu partisipasi politik di [Pemilu] tahun 2019 juga naik sekitar 81,97 persen," kata dia.
Terpisah, Wakil Kapolri Komjen Pol Gatot Eddy mengatakan pihaknya telah memetakan potensi ganggguan keamanan dan ketertiban masyarakat di 2021 yang bisa memicu konflik sosial.
"Premanisme dan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat dan berlatar belakang ekonomi maupun politik," tambah dia.
(rzr/arh)