Analisis

Mengukur Kedewasaan Politik PDIP dalam Insiden Bakar Bendera

Tim, CNN Indonesia | Jumat, 26/06/2020 10:44 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan saat pembukaan sekolah pimpinan legislatif di Kinasih Resort, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/11/2019). PDI Perjuangan menggelar sekolah pimpinan legislatif gelombang pertama bagi kader pimpinan DPRD Provinsi atau Kabupaten dan Kota se-Indonesia yang diikuti oleh 102 peserta. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/pras. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai perlu menenangkan kadernya agar tidak bertindak di luar jalur hukum dalam merespons insiden pembakaran bendera partai. (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)
Jakarta, CNN Indonesia --

Insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan oleh massa aksi tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR pada Rabu (24/6) berbuntut panjang.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara langsung menginstruksikan seluruh kadernya untuk merapatkan barisan dan siap siaga. PDIP memilih mengedepankan proses hukum atas kejadian itu.

Elite PDIP lainnya, Tjahjo Kumolo yang kini menjabat Menteri PANRB, juga mewajibkan kader hingga ke akar rumput untuk melaporkan kejadian ini ke polres terdekat. Dia berharap polisi bisa menangkap dan memproses hukum pembakar bendera partai.

Pengamat politik sekaligus peneliti Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menilai langkah yang diambil Megawati dengan menerbitkan surat harian untuk seluruh kadernya sudah tepat.

Menurutnya, hal itu diperlukan untuk menenangkan kader yang mungkin telah bergejolak di bawah setelah bendera partainya dibakar.

"Sejauh sikapnya untuk menenangkan suasana misalnya mengimbau kader untuk tetap tenang tidak masalah, justru diperlukan," kata Karyono melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (26/6).

Dia khawatir jika pernyataan elite partai justru memanaskan suasana atau bahkan memerintahkan kader melakukan aksi pembakaran serupa. Jika itu terjadi, kata Karyono, hal tersebut tidak tepat apalagi di tengah masa pandemi Covid-19.

Sejumlah orang yang mengaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) cabang Jakarta Timur berkumpul di depan Halte Gang Kelor, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur sejak pukul 13.00Kader PDIP menggelar aksi long march di Jakarta Timur saat merespons insiden pembakaran bendera partai. (CNN Indonesia/Nadhen Ivan)

Sikap resmi partai yang tertulis dalam surat perintah harian ketua umum, menurut Karyono, semestinya menjadi pedoman bagi seluruh kader agar tak ada letupan di akar rumput.

Dia berharap PDIP konsisten dengan keputusannya untuk menempuh jalur hukum dan mengedepankan persatuan nasional.

"Jika sikapnya berlebihan apalagi memanaskan suasana itu tidak tepat," kata dia.

Karyono menilai langkah yang diambil pimpinan partai berlambang banteng ini menunjukkan bahwa pejabat teras PDIP sebenarnya sudah mencium upaya provokasi untuk membenturkan PDIP dengan kelompok Islam.

Karyono heran, demo menolak RUU HIP disertai pembakaran bendera PKI sebagai partai terlarang, mesti diikuti pembakaran bendera PDIP pada saat yang sama.

"Padahal awalnya demo ini tuntutannya adalah menolak RUU HIP dan menuntut agar RUU HIP dicabut. Lantas apa korelasinya antara menolak RUU HIP dengan membakar bendera PKI dan PDIP. Di sinilah yang perlu diurai apa motivasinya," kata dia.


Dia tak memungkiri bahwa ada kepentingan politik dengan membentuk opini bahwa RUU HIP sebagai isu bangkitnya komunisme. Menurutnya, sejak awal munculnya penolakan RUU HIP, PDIP tampaknya menjadi sasaran tembak. Apalagi partai berkuasa ini juga berperan sebagai pengusul RUU tersebut.

"Berbagai wacana miring diarahkan ke partai berlambang banteng moncong putih itu. Salah satu isu yang cenderung politis adalah mengkaitkan RUU HIP dengan isu bangkitnya komunisme," jelas Karyono.

Massa Tolak RUU HIP di DPR Bakar Bendera PKIMassa membakar bendera berlambang palu arit serta bendera PDIP saat aksi tolak RUU HIP di depan Gedung DPR, Jakarta. (CNN Indonesia/Thohirin)

Di lain pihak, Peneliti The Habibie Center Bawono Kumoro menilai kejadian pembakaran bendera partai milik PDIP harusnya disikapi dengan kedewasaan berpolitik. Apalagi kejadian ini menyentuh partai yang bisa dibilang senior dan merupakan partai berkuasa.

"Sebagai partai berkuasa dan juga salah satu partai besar di Indonesia PDI Perjuangan harus menunjukkan kedewasaan politik dalam merespons insiden pembakaran bendera mereka," kata Bawono.

Menurutnya, salah satu indikator kedewasaan politik dalam merespons kejadian ini adalah dengan menggunakan mekanisme hukum.

Namun, kata Bawono, ketika jalur hukum ditempuh, kader partai tak perlu melakukan kegiatan di luar koridor hukum. Jika ini terjadi, maka PDIP sama sekali tidak menunjukkan kedewasaan berpolitik.

Yang jelas, kata dia, dari kejadian ini PDIP secara tak langsung akan mendapat penilaian dari publik terkait kedewasaan berpolitik para elite partainya.

"Kasus pembakaran bendera ini publik akan menilai sejauh mana kedewasaan berpolitik PDI Perjuangan. Apakah akan memberikan respons secara tepat bijak dan proporsional dengan mengedepankan hukum," kata dia.

Sejak Kamis (25/6), Dewan Pimpinan Cabang PDIP Jakarta Timur menyatakan bakal terus menggelar aksi hingga pelaku pembakar bendera ditangkap. Mereka melakukan long march ke Polres Jaktim untuk mendesak kepolisian mengusut kasus tersebut.

Elite PDIP yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pun menegaskan partainya termasuk barisan yang sesuai konstitusi dan dasar negara serta anti terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Dari video (pembakaran bendera PKI dan PDI Perjuangan) itu ada upaya menyudutkan bahwa seolah-olah PDI Perjuangan itu PKI. Maaf ya, tidak, kita orang beragama, kita juga anti dengan PKI," katanya di Semarang seperti dikutip dari Antara, Kamis (25/6).

(tst/pmg)

[Gambas:Video CNN]