PDIP Daerah Desak Proses Hukum, Pertanyakan Bendera PKI

Kader PDIP di berbagai daerah menyerukan dukungan terhadap proses hukum kasus pembakaran bendera 'Banteng' dalam demonstrasi terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Mereka juga mempertanyakan keberadaan bendera palu arit dalam aksi itu.

Dari Jawa Tengah, yang merupakan kandang Banteng, kader mengeluarkan seruan "Satu Bendera Dibakar, Sejuta Bendera Berkibar" dalam merespons pembakaran bendera itu.

"Seruan kita tegas, Satu Bendera Dibakar Sejuta Bendera Dikibar, seluruh DPC kita berikan instruksi sebagai tindak lanjut perintah Ketua Umum Bu Mega", ungkap Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jateng Bambang Kusriyanto, Jumat (26/6).

Bagi kader 'Banteng' di Jateng, bendera PDIP merupakan lambang kehormatan partai. Bambang pun menyebut proses hukum pun menjadi jalan untuk memberi efek jera.

"Kami, jajaran PDI-Perjuangan di Jateng mendukung penuh langkah partai untuk menempuh jalur hukum," kata Bambang.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Yogyakarta Eko Suwanto menganggap aksi pembakaran bendera itu bagian dari provokasi terencana yang tak hanya membuat gaduh, tetapi juga berpotensi memancing kekacauan.

"Pelaku dan dalang dibalik aksi tersebut harus bertanggung jawab karena telah membuat gaduh dan bisa memicu gangguan keamanan di tanah air," ucapnya, dalam pernyataan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (26/6).

Eko, yang juga Anggota DPRD DIY ini, pun mengimbau kepada seluruh kadernya agar mematuhi instruksi dan kebijakan partai, yakni mengedepankan jalan hukum.

Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

"PDIP Kota Yogyakarta mendesak aparat segera menangkap pelaku pembakaran bendera," kata dia.

Dari Jakarta, kader PDI-Perjuangan Jakarta Utara mengaku heran massa aksi demonstrasi penolak RUU HIP memiliki bendera Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka pun meminta kepolisian mengusut pihak-pihak yang masih menyimpan atribut partai berlogo palu arit itu.

"[Meminta polisi] mengusut dan menangkap peserta demo RUU itu yang membawa bendera PKI yang sudah dilarang. Ini luar biasa, kenapa bendera PKI juga mereka masih punya, tanda tanya untuk kita semua," kata salah seorang orator dari atas mobil komando, dalam aksi demo di depan kantor Polres Jakut, Jumat (26/6).

Sementara itu, Wakapolres Jakarta Utara AKBP Aries Andi mengaku akan mempelajari lebih lanjut mengenai pernyataan sikap para kader PDIP tersebut meski tempat kejadian (locus delicti) pembakaran bendera itu bukan di wilayahnya.

"Karena kita tahu kejadiannya kan tidak di Jakarta Utara. ada di wilayah Jakarta Pusat, tapi tetap kita terima apa yang menjadi suara atau kehendak dari PDI-Perjuangan yang ada di Jakarta Utara," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jateng yang juga kader PDIP Ganjar Pranowo menduga para pembakar bendera dalam demo anti-RUU HIP, Rabu (24/6), itu menyablon sendiri bendera palu arit.

Demo itu sendiri diikuti sejumlah ormas yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI, di antaranya yakni Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Front Pembela Islam (FPI).