Lurah Grogol Selatan Dinonaktifkan Agar Fokus Pemeriksaan

Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali membenarkan Lurah Grogol Selatan Asep Subahan dinonaktifkan sementara, buntut kejadian pembuatan KTP elektronik (e-KTP) buronan Djoko Tjandra. Asep mulai nonaktif dari jabatannya per hari ini, Jumat (10/7).

Marullah mengatakan penonaktifan tersebut lantaran Asep harus bolak-balik menjalani pemeriksaan terkait pembuatan e-KTP Djoko Tjandra.

"Karena banyak yang lagi periksa-periksa jadi selesaikan dulu, memeriksa kan tentu kantor lurah perlu pelayanan," kata Marullah saat dikonfirmasi, Jumat (10/7).

Menurut Marullah, pemeriksaan Asep dikhawatirkan mengganggu pelayanan di tingkat kelurahan. Oleh karena itu pihaknya menggantikan sementara posisi lurah.

Marullah juga memastikan Asep hanya dinonaktifkan, bukan dicopot posisinya sebagai lurah.

"Kalau lurahnya perlu masih panggil sana sini, sementara kita cari dulu orang lain," tuturnya.

Asep Subahan telah mengaku dirinya dinonaktifkan tidak lama setelah pengurusan e-KTP buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra jadi polemik.

"Terhitung mulai hari ini saya di nonaktifkan sementara sebagai lurah," kata Asep Subahan saat dihubungi CNNIndonesia.com lewat pesan tertulis, Jum'at (10/7).

Asep mengatakan dirinya dinonaktifkan untuk menjalani pemeriksaan internal lebih lanjut. Hanya saja, ia enggan menjelaskan secara rinci proses tersebut.

Pengurusan e-KTP Djoko Tjandra di Kantor Kelurahan Grogol Selatan mencuat ke publik.

Buronan kelas kakap itu mendatangi Kantor Kelurahan Grogol Selatan pada 8 Juni 2020 untuk mengurus e-KTP sebagai syarat untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus yang menjeratnya.

Polemik makin menjadi ketika pengurusan e-KTP Djoko Tjandra selesai dalam waktu cepat.

Sementara e-KTP Djoko Tjandra itu mencuat, Asep membantah pihaknya telah memberi pelayanan khusus kepada Djoko Tjandra saat mengurus e-KTP.

Saat menerima Djoko Tjandra beserta tiga orang lainnya di Kantor Lurah, Asep mengaku tak tahu menahu soal status buron Djoko Tjandra. Ia pada saat itu beranggapan bahwa Djoko Tjandra seperti warga lain yang membutuhkan pelayanan.

"Kami beranggapan dia warga biasa yang membutuhkan pelayanan, ya, kami layani. Jadi tidak ada istilahnya kita mengistimewakan dia," kata Asep kepada wartawan, Selasa (7/7).