DPR Usul Istilah Penanganan Covid-19 Pakai Bahasa Indonesia

CNN Indonesia | Rabu, 15/07/2020 19:05 WIB
Anggota Komisi IX Saleh Daulay mendatangi Kemenkes guna mengetahui perkembangan penanganan virus corona covid-19. Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay menilai penggunaan bahasa Inggris dalam istilah penanganan Covid-19 berpotensi tidak dipahami masyarakat (CNN Indonesia/Ryan Hadi Suhendra)
Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay menyarankan pemerintah menggunakan bahasa Indonesia dalam membuat berbagai istilah yang dipakai dalam penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

Menurutnya, bahasa Indonesia akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat dibandingkan istilah asing yang digunakan pemerintah.

"Persoalan penggunaan istilah dan diksi, silakan dipilih yang paling mudah dipahami masyarakat, kalau bisa bahasa Indonesia. Tidak usah terlalu banyak istilah sana sini," kata Saleh kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/7).


Dia menilai penggunaan istilah dalam bahasa asing merupakan salah satu masalah dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia selama ini. Menurutnya, berbagai istilah asing seperti social distancing, physical distancing, imported case, tidak mudah dipahami oleh masyarakat luas.

"Kalau targetnya ahli kesehatan ya boleh saja menggunakan istilah itu karena mereka sudah familiar dengan istilah itu," ucapnya.

Terkait penghapusan istilah orang dalam pengawasan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan orang tanpa gejala (OTG) kemudian menggantinya dengan istilah baru, Saleh berpendapat bahwa langkah tersebut belum tentu efektif dalam memberi informasi kepada masyarakat.

Infografis Istilah-istilah Corona Baru dari Menteri TerawanInfografis Istilah-istilah Corona Baru dari Menteri Terawan (CNNIndonesia/Basith Subastian)

Ia pun meminta pemerintah fokus dalam menangani persoalan substansial terkait penanganan pandemi Covid-19. Saleh mengaku khawatir, masyarakat akan memperdebatkan istilah bukan substansi dari penyebaran pandemi Covid-19.

"Sekarang ada lagi perubahan ODP, PDP, OTG itu artinya sama saja membuat makin sulit, belum tentu efektif untuk beri edukasi informasi kepada masyarakat luas. Kita minta pemerintah fokus pada persoalan penanganan substansial bagaimana memutus rantai penyebaran Covid-19," katanya.

Diketahui, keputusan menghapus istilah PDP, ODP, dan OTG dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 itu diputuskan Terawan lewat Kepmenkes HK.01.07/MENKES/413/2020 yang diteken pada Senin (13/7).

"Untuk kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, kontak erat, istilah yang digunakan pada pedoman sebelumnya adalah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Tanpa Gejala (OTG)," demikian salah satu kutipan poin dari Kepmenkes tersebut.

Terkait pendataan PDP dan ODP sendiri, pemerintah pun sebelumnya sempat pula melakukan perubahan metode dalam pencatatan dan pengungkapan datanya. Pada 18 Mei lalu, pemerintah memutuskan hanya mengumumkan jumlah PDP dan ODP yang masih dalam pemantauan atau pengawasan.

Sebelumnya, sejak 14 April 2020 pemerintah mengumumkan akumulasi keseluruhan data PDP dan ODP, baik yang masih diawasi maupun yang sudah selesai.

(mts/bmw/bmw)

[Gambas:Video CNN]