Corona Jakarta Meninggi: Kembali PSBB atau Lanjut Transisi

Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi untuk memutus rantai penyebaran virus corona atau Covid-19 di DKI Jakarta bakal berakhir pada Kamis (16/7).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal mengumumkan langkah ke depan untuk menyikapi berakhirnya masa PSBB transisi yang berlangsung sejak 5 Juni lalu.

Selama masa PSBB transisi, kasus Covid-19 di Jakarta justru menyebar lebih cepat. Tercatat, sebanyak 7.573 kasus baru di Jakarta terjadi di masa PSBB transisi.

Padahal, sebelum PSBB transisi diterapkan atau pada 4 Juni 2020 jumlah kasus positif di Jakarta hanya mencatatkan 7.600 kasus. Sedangkan pada 15 Juli 2020, pasien positif Covid-19 melonjak sebanyak 15.173 kasus.

Selama masa PSBB transisi ini pula Jakarta lima kali mencatatkan rekor kasus harian tertinggi. Pertama pada 9 Juni dengan 239 kasus, 5 Juli 256 kasus, 8 Juli 344 kasus, 11 Juli 359 kasus, dan 12 Juli mencapai 404 kasus.

Anies menjelaskan pertambahan kasus positif corona berpengaruh pada positivity rate corona di Jakarta yang meningkat tajam menjadi 10 persen. Positivity rate merupakan rasio angka positif kasus corona dibandingkan dengan hasil pemeriksaan spesimen.

Padahal, menurut Anies, angka positivity rate corona di Jakarta berada di bawah rata-rata dunia, yakni sebesar 5 persen sebelum PSBB transisi.

"Angka positivity rate itu menjadi 10,5 persen. Ini adalah satu peringatan bagi kita semua bahwa kita harus lebih waspada, lebih disiplin," kata Anies beberapa waktu lalu.

Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu pun mewanti-wanti warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama berkegiatan di luar rumah. Warga diminta memakai masker dan menjaga jarak apabila sedang berkegiatan di luar rumah.

"Jangan sampai kita harus menarik rem darurat atau emergency break," ujarnya.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Hermawan Saputra. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Hermawan Saputra, meminta Pemprov DKI mengoptimalkan kembali PSBB.

Menurutnya, penambahan diksi transisi dalam PSBB yang kemudian diikuti dengan pembukaan sejumlah sektor yang bisa mengumpulkan masyarakat dalam skala banyak sama artinya dengan tidak menerapkan PSBB di Jakarta.

"Dari awal sudah disarankan agar Pemprov DKI tidak gegabah buka semua sektor. Jangan dibahas pelonggaran, optimalkan saja. Terjemahan transisi dan pembukaan sejumlah sektor itu sama saja tidak ada PSBB," kata Hermawan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/7).

Menurutnya, penerapan PSBB untuk memutus rantai penyebaraan Covid-19 tidak mengenal istilah transisi atau pelonggaran.

Dia berpendapat Jakarta seharusnya sudah melewati fase puncak penyebaran Covid-19 bila Pemprov DKI tidak menerapkan upaya transisi pada kebijakan PSBB. Hermawan berkata PSBB dengan model transisi tidak mendukung pada upaya pelambatan penyebaran Covid-19, karena tidak disertai dengan pengawasan yang optimal.

"Itu tidak mendukung rencana pelambatan kasus ini. Walaupun ada protokol kesehatan, tapi tidak ada pengawasan optimal," tutur Hermawan.

Ia juga berkata bahwa angka positivity rate corona di Jakarta belum menunjukkan situasi yang aman. Menurut dia, dengan penerapan PSBB transisi ini maka puncak kasus Covid-19 di Jakarta baru bisa berakhir di antara September atau Oktober 2020.

"Kalau dioptimalkan PSBB seharusnya DKI sudah melewati puncak kasusnya, tapi kalau sekarang lihat kasus positivity rate DKI belum aman. Puncaknya belum terlewat," ujar Hermawan.

"Kalau saja DKI komitmen PSBB optimal, itu tiga minggu saja kita sudah lewati banyak hal, tapi sekarang tanda terkendali kasus belum bisa dilihat secara betul-betul," imbuhnya.

Antrean penumpang di Halte Transjakarta Harmoni, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2020. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

Sementara itu, epidemiolog Indah Suci Widyahening mengatakan kebijakan yang ideal diambil Pemprov DKI di tengah masih tingginya penyebaran Covid-19 di Jakarta adalah mengoptimalkan kembali PSBB transisi.

Meski begitu, ia mengakui bahwa kebijakan akan sulit dilakukan saat ini dengan berbagai macam alasan.

"Dilema, di satu pihak orang sudah sulit untuk dibatas pergerakan seperti sebelumnya dengan berbagai alasan baik ekonomi atau lainnya. Memang kalau idealnya tetap saja kita seperti dulu pergerakan dibatasi," ucap Indah.

Berangkat dari itu, ia meminta pemerintah meningkatkan gerakan edukasi kepada masyarakat agar bisa melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19. Menurutnya, pemerintah juga harus lebih menyiapkan sarana dan prasaran, khususnya transportasi umum yang memadai dan mendukung pelaksanaan protokol kesehatan terkait pandemi Covid-19.

"Pembatasan penggunaan kendaraan umum itu tetap harus dilakukan dan diingatkan masyarakat karena kondisi masyarakat kita seperti itu, misalkan petugas ingatkan ada yg tidak pakai masker atau ada yang tidak jaga jarak," katanya.

Indah juga meminta para pemimpin negara yang kerap muncul di televisi memberikan contoh pelaksanaan protokol kesehatan yang tepat kepada masyarakat. Menurutnya, para pemimpin negara seharusnya bisa menjadi contoh bagi masyarakat.

"Contoh dari pimpinan karena di televisi banyak yang pakai maskernya tidak benar, di dagu. Jadi, hal seperti itu masyarakat tidak dapat contoh," tuturnya.

Kasus Covid-19 di Jakarta terus bertambah setiap hari. Pada Rabu (15/7), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat tambahan 258 kasus harian. Sebanyak 720 pasien Covid-19 meninggal dunia, dan 9.721 dinyatakan sembuh.

Secara nasional, DKI Jakarta berada di posisi kedua tertinggi kasus corona, setelah Provinsi Jawa Timur. Urutan ketiga diisi oleh Sulawesi Selatan.