Didemo FPI Cs dan Buruh, DPR Percepat Rapat Paripurna

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Rapat Paripurna ke-19, Kamis (16/7), akan dilakukan sesingkat mungkin menyusul aksi unjuk rasa yang dimotori ormas Islam dan buruh telah mengepung Kompleks Parlemen. Kedua elemen massa berunjuk rasa dengan tuntutan berbeda, yakni menolak RUU HIP dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Dasco mengatakan DPR tak mau massa aksi berkerumun dalam waktu yang cukup lama mengingat pandemi virus corona (Covid-19) masih berlangsung.

"Semakin cepat kita selesai umat makin cepat juga. Biar umat bisa kembali ke tempat masing-masing, kasihan ini dari malam," kata Dasco saat membuka Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7).

Dasco mengatakan telah menemui pimpinan unjuk rasa sebelum rapat. Dia telah menjelaskan kepada perwakilan massa bahwa rapat kali ini tidak akan mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan RUU Cipta Kerja.

Namun para pimpinan massa aksi tak menerima penjelasan tersebut. Mereka memilih terus berunjuk rasa untuk memastikan rapat tak mengesahkan RUU HIP dan RUU Cipta Kerja.

"Penyampaian laporan untuk mempersingkat agar masyarakat yang unjuk rasa di luar, bisa terpenuhi memang tidak ada pengesahan RUU itu," ujarnya.

Rapat Paripurna kali ini digelar untuk menutup masa sidang keempat tahun 2020. Ada lima agenda yang akan dilaksanakan dalam rapat kali ini, yaitu laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia serta laporan penetapan Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Selain itu, ada agenda penyampaian RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2019, laporan evaluasi Prolegnas Prioritas 2020, serta penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai penutup masa sidang.