Hapus Konpers Harian, Pemerintah Bantah Tutupi Data Covid-19

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito membantah pemerintah menutupi data perkembangan kasus virus corona (Covid-19) setelah meniadakan update kasus harian secara langsung sejak Rabu (22/7).

Wiku menyebut pemerintah hanya mengubah format penyampaian data. Ia menjamin perkembangan penanganan Covid-19 akan tetap dibuka ke publik secara transparan.

"Tidak ada maksud untuk menutup-nutupi data. Mari kita dorong transparansi publik dan silakan masyarakat kontrol apabila ada kondisi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya," kata Wiku dalam jumpa pers yang disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (24/7).

Wiku mengatakan data penanganan kasus Covid-19 bisa diakses publik melalui laman www.covid19.go.id/petasebaran. Data pasien positif, sembuh, dan meninggal itu akan diperbarui setiap hari pukul 16.00 WIB.

Menurut Wiku, seharusnya data tersebut bisa diperbarui terus-menerus atau realtime. Rencana itu telah ada sejak awal pandemi, tapi hingga saat ini pemerintah belum bisa merealisasikannya.

"Ada proses verifikasi Kementerian Kesehatan yang memerlukan waktu lebih lama karena kami harus mampu membuat sistem pendekatan data terintegrasi yang bisa diterima oleh semua pihak," ujarnya.

Meski begitu, kata Wiku, pemerintah sedang merumuskan cara agar data bisa diakses secara realtime. Sehingga publik bisa tahu perkembangan terbaru penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Kami harap di masa yang datang, data-data ini akan bisa diakses masyarakat dengan real time. Kami sedang berusaha keras agar betul-betul data ini bisa realtime dan tidak beda nasional dan daerah," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengganti Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Di saat yang sama, konferensi pers harian perkembangan Covid-19 ditiadakan.

Kecurigaan publik terhadap data Covid-19 yang disampaikan pemerintah juga telah dicerminkan dalan survei Charta Politika. Sebanyak 31,9 persen dari 2.000 responden menilai pemerintah tertutup dalam penanganan Covid-19.

Selain itu, 40,9 persen responden menyatakan tidak percaya terhadap data Covid-19 versi pemerintah. Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menilai hal ini jadi peringatan bagi pemerintah dalam menangani pandemi.