Pengamat Wanti-wanti Mimpi Jokowi Manfaatkan Konflik LCS

CNN Indonesia | Kamis, 30/07/2020 08:45 WIB
Pengamat militer menyebut pemerintah harus fokus urusan dalam negeri terlebih dulu, sebelum mengurus persoalan eksternal di Laut China Selatan. Presiden Joko Widodo. Pengamat militer menyebut pemerintah harus fokus urusan dalam negeri terlebih dulu, sebelum mengurus persoalan eksternal di Laut China Selatan. (Foto: Laily Rachev - Biro Setpres)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pengamat Militer dari ISESS Khairul Fahmi menyebut pemerintah harus segera membenahi berbagai problem domestik, terutama soal penanganan perairan perbatasan seperti di Natuna, sebelum berperan dalam konflik Laut China Selatan

Kata Fahmi, saat ini ego sektoral dalam pengelolaan ruang laut cukup tinggi dan masih terus terjadi. Pemerintah harus mampu membenahi ego sektoral ini agar bisa menangani permasalahan di luar.

Ego sektoral, menurut Fahmi, bisa diatasi salah satunya dengan aturan dan payung hukum yang diperkuat. Persoalan lain yang tak kalah penting wewenang penegakan hukum dan keamanan di laut.


"Hal ini penting agar peluang mengambil peran signifikan dalam konflik (di Laut China Selatan) ini tak terhambat oleh urusan-urusan yang bisa mengurangi pengaruh dan kewibawaan di garis depan," kata Fahmi saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Rabu (29/7).

Pernyataan Fahmi ini sekaligus merespons Presiden Joko Widodo yang secara terang-terangan meminta jajarannya mengambil momentum pandemi Covid-19 untuk mengungguli negara besar. Bentuknya, pemangkasan birokrasi yang rumit agar bisa bergerak cepat.

Kata Jokowi, pandemi Covid-19 berimbas pada pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi minus. Hal ini pun berdampak pada perkembangan kondisi geopolitik global. Misalnya, panas dingin hubungan China-Amerika Serikat, terutama di Laut China Selatan.

Fahmi mengingatkan Jokowi bahwa dalam sengketa di Laut China Selatan ada banyak sekali pihak yang berkepentingan. Negara-negara kuat ikut terlibat dalam sengketa tersebut.

Upaya Indonesia mengambil peluang atau berperan dan sengketa itu, menurut Fahmi, tak akan berdampak banyak selama persoalan maritim masih terbengkalai.

Peran aktif pemerintah disebut baru bisa dilakukan setelah menyelesaikan persoalan maritim dalam negeri. Dalam konteks imbas sengketa Natuna. Fahmi menyebut setelah membenahi persoalan dalam negeri, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bisa duduk bersama berdiskusi soal skema diplomasi pertahanan.

"Di sini saya kira Menlu dan Menhan perlu mendiskusikan dengan serius peluang untuk menjalankan skema "diplomasi pertahanan"," kata Fahmi.

Fahmi menyebut pendekatan dengan diplomasi pertahanan diperlukan mengingat intensitas ketegangan antara China dan Amerika Serikat semakin tinggi di Laut China Selatan. Terlebih, di kawasan perairan itu Indonesia juga memiliki hak kedaulatan, tepatnya di perairan Natuna atau Laut Natuna Utara.

Diplomasi pertahanan juga penting dengan mempertimbangkan kekuatan pertahanan Indonesia yang belum maksimal. 

"Secara kekuatan dan kemampuan pertahanan, kita memang tak bisa mengklaim bahwa kita berada dalam level maksimum, namun bukan berarti tak ada peluang yang bisa dicoba," kata dia.

Klaim China terhadap sebagian besar wilayah perairan di Laut China Selatan kembali membuat panas wilayah sengketa tersebut. Amerika Serikat baru-baru ini bahkan telah mengerahkan armada tempurnya di kawasan tersebut.

China kukuh mengklaim kedaulatannya atas Laut China Selatan berdasarkan Sembilan Garis Imajiner (Nine Dash Line). Di sisi lain Amerika Serikat berkepentingan agar Laut China Selatan tetapi menjadi jalur perairan internasional.

Konflik ini melibatkan sejumlah negara yang bersinggungan langsung dengan wilayah Laut China Selatan. Antara lain Filipina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, termasuk Indonesia.

Wilayah Indonesia yang dekat dengan sengketa Laut China Selatan adalah perairan Natuna. Namun Kepala Badan Keamanan Laut Laksdya TNI Aan Kurnia mengatakan sulit menangani persoalan di wilayah Natuna ini karena banyaknya aturan yang saling tumpang tindih antara lembaga dan kementerian.

Hambatan lain adalah keterbatasan armada pengamanan. Aan mengungkapkan saat ini Bakamla hanya memiliki 10 unit kapal besar. Padahal Bakamla mesti melakukan patroli di sepanjang wilayah.

Penambahan kapal tak serta merta bisa dilakukan sebab Bakamla tak memiliki kewenangan besar hingga tak bisa mengajukan pembelian kapal besar. 

(tst/wis)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK