Din Minta Kritik KAMI tentang Oligarki Politik Dijawab

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin meminta kritik yang diutarakan oleh KAMI soal oligarki dan dinasti politik yang tengah menjangkiti Indonesia saat ini dijawab oleh semua pihak yang kerap mengkritisi pembentukan KAMI.

Din mempertanyakan para pihak yang mengkritisi deklarasi KAMI belakangan ini tidak mau menanggapi subtansi. Kritik menurutnya malah dibalas dengan menyerang pribadi dan mengalihkan opini.

"Seyogyanya mereka menjawab, tidak benarkah bahwa ada oligarki politik yakni bahwa tidak ada demokrasi sejati dalam partai politik karena keputusan partai ditentukan oleh segelintir bahkan satu orang? Akibatnya DPR dikendalikan oleh oligarki itu sehingga aspirasi rakyat terabaikan?" kata Din dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (27/8).

Deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo sempat menyinggung soal oligarki kekuasaan saat menghadiri deklarasi organisasi KAMI 18 Agustus 2020 lalu. Gatot menyatakan negeri ini sudah dikuasai oleh oligarki kekuasaan dan dipermainkan sekelompok orang.

Lebih lanjut, Din juga meminta para pengkiritik KAMI untuk menjawab soal politik dinasti yang dinilai marak di Indonesia saat ini. Ia menyatakan ada segelintir elite yang menyiapkan anak-cucunya untuk menjadi penguasa.

"Tidak benarkah bahwa ada budaya politik dinasti yakni menyiapkan anak-cucu menjadi penguasa dengan menghalangi orang-orang lain yang sebenarnya lebih berkualitas, dan akibatnya demokrasi Indonesia tercederai?" kata Din.

Din hanya menegaskan bahwa KAMI hadir untuk mengajukan pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menilai belakangan ini kehidupan berbangsa sudah banyak yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

Din juga menegaskan KAMI tak ingin melayani reaksi yang tidak substantif dari para elit apalagi buzzer bayaran. Sebab, hal tersebut tidak mencerminkan kecerdasan kehidupan bangsa seperti amanat konstitusi.

"KAMI menanti tanggapan, bukan pengalihan. KAMI siap berdiskusi bahkan berdebat mengadu pikiran," kata Din.

Belakangan ini banyak tokoh politik beramai-ramai mengkritik pembentukan KAMI yang dideklarasikan pada tanggal 18 Agustus 2020 tersebut. Baru-baru ini Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarmoputri menyindir deklarasi KAMI. Mega menyebut, adanya sosok-sosok yang memiliki ambisi pribadi dalam aksi itu.