Guru Minta Program Belajar di Rumah Masuk TV Swasta

CNN Indonesia
Minggu, 30 Aug 2020 04:24 WIB
Untuk mengatasi keterbatasan akses internet dan gawai, serikat guru meminta Kemendikbud menambah BdR di TVRI dan tv swasta. Ilustrasi belajar di rumah. (Foto: ANTARA FOTO/SAIFUL BAHRI)
Jakarta, CNN Indonesia --

Serikat guru meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menambah program Belajar di Rumah (BdR) di TVRI maupun televisi swasta. Ini dilakukan untuk menyiasati kendala belajar bagi anak yang tak punya gawai dan tak mendapat bantuan kuota internet dari pemerintah.

"Misalnya dengan menambah durasi pembelajaran [di TVRI], bisa juga dengan memperluas cakupan per sesi pembelajaran," ungkap Masur Sipinathe dari Serikat Guru Mataram melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/8).

Pada program BdR di TVRI sekarang ini, satu sesi tayangan diperuntukan bagi siswa tiga jenjang kelas sekaligus. Misalnya program setiap pukul 08.30 menayangkan materi untuk siswa kelas 1 sampai 3 SD.


Menurut Masur, konten pada program BdR mestinya dikembangkan supaya bisa mencakup materi per jenjang kelas sesuai kurikulum. Terlebih, BdR sudah berjalan hampir enam bulan.

"Kelas 1 sampai 3 SD dibuat satu sesi atau satu Kompetensi Dasar (KD) pembelajaran. Padahal belum tentu sesuai dengan kurikulum formalnya. Jadi seharusnya KD pembelajaran bisa disesuaikan dengan kurikulum," lanjutnya.

Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menyarankan Kemendikbud menggandeng stasiun TV swasta untuk merealisasikan hal tersebut.

Dengan begitu, katanya, siswa yang tidak memiliki akses belajar daring di seluruh jenjang pendidikan bisa mengikuti pembelajaran dengan jadwal belajar yang normal di pagi hari.

"Kerja sama dengan TV swasta menjadi kebutuhan karena sinyal TVRI juga ternyata tidak dapat diterima dengan baik di sejumlah daerah. Namun, TV swasta lain malah sinyalnya diterima dengan kuat di daerah tertentu. Ini bisa melengkapi, bisa didahului dengan pendataan, sehingga tepat sasaran dan tepat kebutuhan," tambahnya.

Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo mengatakan upaya pemerintah membantu pembelajaran luring dibutuhkan, karena bantuan kuota yang diberi Mendikbud Nadiem Makarim tak bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

"Bantuan kuota internet ini tidak akan diperoleh oleh anak-anak miskin yang tidak memiliki alat daring, seperti gawai. Anak-anak di pelosok negeri yang susah sinya juga tidak dapat menikmati," ujarnya.

Ia menjelaskan kendala teknis dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ) sangat beragam di lapangan. Ada siswa yang punya uang membeli kuota, tapi tak punya gawai. Kemudian punya gawai tapi tak punya kuota. Dan ada juga yang punya keduanya, tapi tak punya jaringan.

"Permasalahan tersebut harus dipetakan agar semua masalah diselesaikan sesuai kondisi dan kebutuhan daerah, mengingat luasnya wilayah Indonesia. Padahal semua anak wajib dilayani pembelajaran jarak jauh," tambah Heru.

Infografis Jumlah Anggaran yang Dikelola NadiemFoto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

Mendikbud Nadiem Makarim menggelontorkan Rp7,2 triliun untuk bantuan kuota bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen. Untuk mendapat bantuan ini, peserta didik atau pengajar tinggal mengisi data nomor HP ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Mulai September sampai Desember 2020, siswa bakal menerima 35 gigabyte per bulan, guru menerima 42 gigabyte per bulan, serta mahasiswa dan dosen menerima 50 gigabyte per bulan.

"Semua siswa diberi. Nah gimana daerah yang nggak ada akses internet? Sebagian besar daerah 3T. Itu 80 persen di zona hijau. Jadi bisa tatap muka secara normal. Tidak dikasih," kata Direktur PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Jumeri, Jumat (28/9).

(fey/arh)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER