Satgas Waspadai Penularan Covid Dampak Ganjil-Genap di DKI

Juru Bicara Satuan Tugas Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan pihaknya mewaspadai risiko penularan virus corona (Covid-19) di transportasi publik dampak penerapan ganjil genap kendaraan bermotor di DKI Jakarta.

Menurut Wiku, pihaknya waspada sebab penerapan ganjil genap berdampak pada peningkatan penggunaan transportasi dan mobilitas penduduk.

"Laporan yang kami terima, kami lihat karena ganjil genap ada peningkatan transportasi dan mobilitas penduduk, dan ini menjadi salah satu faktor yang perlu dilihat apa memiliki kontribusi penularan serta bagaimana mengendalikannya," kata Wiku di BNPB, Senin (31/8).

Untuk itu, Wiku menyebut perlu ada pengkajian lebih lanjut terhadap beberapa kebijakan yang berjalan di DKI Jakarta. Selain ganjil genap, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pun perlu dikaji lebih jauh lagi.

Wiku menambahkan, jika dimungkinkan, maka pemerintah daerah bisa menerapkan denda dan sanksi sosial lain untuk membuat masyarakat disiplin pada protokol kesehatan yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

"Mungkin perlu menerapkan denda dan sanksi [agar masyarakat disiplin], proses seperti ini juga terkait dengan policy [kebijakan] terkait PSBB itu perlu di-review juga terkait aturan ganjil genap," ucap Wiku.

Selain itu, Wiku mengatakan pengawasan di beberapa tempat yang rentan penularan mesti lebih diperhatikan. Seperti transportasi umum dan perkantoran yang rawan terjadinya kerumunan.

"Transportasi umum tetap ketat tidak oleh ada kepadatan dan jaga jarak, juga pengawasan di perkantoran harus dijaga betul sehingga kapasitas maksimal 50 persen," ujarnya.

Untuk diketahui, sistem ganjil genap mulai kembali berlaku pada awal Agustus lalu. Pemda DKI mengatakan aturan ganjil genap ini merupakan kebijakan rem darurat untuk mencegah klaster virus corona perkantoran.