Alasan Pemprov DKI ingin Terapkan Ganjil Genap Sepeda Motor

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan alasan sistem ganjil genap akan diterapkan terhadap sepeda motor di jalanan ibu kota.

Menurutnya, aturan itu untuk mengingatkan publik akan bahaya virus corona (Covid-19) dan Pemprov DKI Jakarta memiliki rencana 'rem darurat' berupa penerapan ganjil genap terhadap sepeda motor. Semacam sosialisasi kepada masyarakat bahwa pandemi belum berakhir.

"Ini dalam rangka awareness kepada masyarakat, bahwa kita memiliki rem darurat dalam rangka pengendalian COVID di Jakarta," kata Syafrin Liputo di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).

Diketahui, ganjil genap sepeda motor diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

Pasal 7 ayat (2) huruf a tertulis kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas.

Sejauh ini, aturan itu belum diterapkan. Bakal ada peraturan berupa keputusan gubernur jika sistem ganjil genap sepeda motor diterapkan.

Jika diterapkan nanti, ganjil genap sepeda motor diharapkan bisa menekan angka pergerakan masyarakat.

Dia mengatakan sejauh ini pergerakan masyarakat sudah berkurang selama PSBB Transisi diterapkan. Namun, beberapa kalangan yang tidak patuh, sehingga diperlukan aturan lanjutan.

"Pantauan kita pergerakan orang ke retail dan makanan itu menurun. Kita harap ini juga bisa menekan pergerakan orang," kata dia.

Aturan tentang sistem ganji genap bagi sepeda motor di Jakarta mendapat kritik dari banyak pihak. Salah satunya dari Anggota DPRD Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak menilai rencana kebijakan ini menyusahkan masyarakat.

"Ini menyusahkan masyarakat. Masyarakat kan butuh mencari pencarian bekerja. Tapi penggunaan sepeda motor dibatasi dengan embel-embel menekan pergerakan," kata Gilbert kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/8).

Gilbert menerangkan alasan DKI memberlakukan ganjil genap motor untuk penekanan Corona sangat tidak masuk akal. Pertama, kata dia, penularan tertinggi bukan dari pengendara sepeda motor.

"Paling banyak itu ada dari kendaraan umum dan kedua itu dari komplek rumah lingkungan," jelas dia.

"Jadi itu (kebijakan ganjil genap) tidak menjawab persoalan karena bukan tertular dari sepeda motor melainkan lingkungan kita," lanjut dia.

Kedua, menurut Gilbert sekarang banyak masyarakat terganggu secara ekonomi. Jika sepeda motor diberlakukan ganjil genap dan diarahkan ke transportasi publik, maka akan menambah biaya hidup.

"Mau bagaimana pun naik motor jauh lebih murah ketimbang naik kereta atau kendaraan umum lainnya. Sudah PSBB transisi, ini tidak menjawab persoalan untuk kasus ekonomi," jelas dia.