KSP Klaim Pemerintah Tak Pernah Berniat Membungkam Kritik

CNN Indonesia | Rabu, 02/09/2020 16:53 WIB
Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan pemerintah tak berniat membungkam kritik, tapi justru terbuka jika sesuai substansi. Ilustrasi peretasan (Istockphoto/ Dusanpetkovic)
Jakarta, CNN Indonesia --

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan pemerintah tak pernah berupaya melakukan pembungkaman terhadap pihak yang tak sepaham atau kerap melontarkan kritik baik lembaga maupun perorangan. Sebaliknya, dia mengklaim pemerintah terbuka dengan kritik.

Diketahui, telah ada sejumlah akun Twitter yang diretas. Pemilik akun Twitter tersebut selama ini kerap kritis terhadap pemerintah, salah satunya adalah ahli epidemiologi Pandu Riono.

"Ketika opini itu kritis terhadap pemerintah, saya kira pemerintah tidak dalam kapasitas dan niatan untuk membungkam opini itu," kata Donny saat menjadi pembicara dalam diskusi webinar yang digelar ILUNI UI, Rabu (2/9).


Kebebasan berpendapat selama masih dalam koridor hukum, kata dia, akan sangat dilindungi dan dihargai pemerintah. Selama opini kritis itu tidak melanggar ketentuan dan hukum, pemerintah akan terbuka terhadap kritik apapun.

Donny juga menyampaikan rasa prihatin pemerintah atas peretasan yang dialami sejumlah pihak, baik lembaga maupun perorangan. Dia tak menampik peretasan ini melahirkan asumsi di masyarakat bahwa ada upaya pembungkaman terhadap pihak yang mengkritik pemerintah secara terbuka.

Padahal, pemerintah tak melakukan itu. Donny menegaskan bahwa pendapat pro dan kontra senantiasa hadir dalam alam demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah sendiri kata dia tak akan bisa mengatur opini apapun yang bermunculan di masyarakat.

"Pengaturan opini saya kira tidak bisa dilakukan dan pemerintah tidak akan melakukan itu, mana yang bisa muncul di ruang publik, mana yang tidak, tidak bisa mengatur itu," ungkap Donny.

Pendapat yang beredar di masyarakat pun beragam. Ada yang memang substantif atau benar-benar mengenai pokok persoalan. Ada pula yang hanya melontarkan sensasi.

Pemerintah, kata dia, hanya bisa bersikap ketika opini yang disampaikan sudah bernada fitnah, ujaran kebencian, fakta yang diputarbalikan hingga doxing.

"Jadi satu opini itu berpengaruh karena substansinya benar, atau karena sensasi dan pengemasan sensasi itu bisa buat satu pikiran untuk menjadi influential, padahal substansi tidak ada," kata dia.

(tst/bmw/bmw)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK