Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sumatera Barat (Sumbar) memutuskan tidak ambil bagian pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar 2020. Mereka mengambil sikap ini setelah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Mulyadi-Ali Mukhni, mengembalikan surat keputusan (SK) rekomendasi PDIP.
Ketua DPD PDIP Sumbar, Alex Indra Lukman, mengatakan bahwa setelah Mulyadi-Ali Mukhni menyatakan mengembalikan SK, DPD PDIP Sumbar menggelar rapat penentuan sikap terhadap Pilgub Sumbar 2020. Dalam rapat itu mereka memutuskan untuk tidak ikut dalam proses pilgub kali ini.
"Keputusan rapat DPD untuk tidak ikut dalam proses pilkada kali ini tentu saja menunggu keputusan DPP (Dewan Pimpinan Pusat PDIP)," ujar Alex kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (5/9) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
DPD PDIP Sumbar, kata Alex, memiliki alasan tidak ikut Pilgub Sumbar 2020. Ia mengatakan bahwa pihaknya konsisten dengan keputusan partainya. Namun, sehubungan dengan pasangan calon yang diputuskan partainya mengembalikan SK, pihaknya meminta persetujuan DPP untuk tidak mengikuti proses pilgub kali ini lebih lanjut.
Sebelumnya, Alex menyesalkan pengembalian SK PDIP yang dilakukan oleh Mulyadi-Ali Mukhni tanpa berbicara langsung dengan PDIP. Pernyataan itu dipicu oleh Ali yang menyatakan pengembalian SK melalui video dan Mulyadi melalui siaran langsung di TV One, Sabtu (5/9). Menurutnya, seharusnya pasangan tersebut pulang tampak punggung sebagaimana mereka awalnya datang tampak muka.
"Saya menyesalkan hal itu karena beliau ketika ingin dicalonkan oleh PDIP berani bertatap muka. Sekarang beliau mengembalikan dukungan tersebut tanpa berbicara langsung kepada kami. Seharusnya datang datang tampak muka, pulang tampak punggung," ucapnya.
Ali Mukhni menyatakan bahwa pihaknya mengembalikan SK rekomendasi dukungan PDIP karena didorong oleh masyarakat Sumbar yang berada di ranah Minang maupun di rantau, dan masukan dari banyak tokoh masyarakat Minang, yang kecewa terhadap penyataan Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani "Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," saat mengumumkan pasangan calon yang diusung oleh PDIP di Sumbar.
Komentar Puan ini menimbulkan reaksi negatif dari banyak orang Sumatera Barat.
(adb/chs)