PDIP Sebut Cagub Sumbar Mulyadi Tak Kokoh sebagai Pemimpin

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto menyinggung bakal calon Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mulyadi tak kokoh dalam bersikap sebagai pemimpin lantaran mengembalikan surat keputusan partai berlambang banteng moncong putih yang mengusungnya dalam Pikada serentak 2020.

"Sejak awal saya sudah menduga bahwa Mulyadi tidak kokoh dalam sikap sebagai pemimpin, sehingga mudah goyah dalam dialektika ideologi," kata Hasto dalam keterangan resmi, Minggu (6/9).

Diketahui, pengembalian surat keputusan rekomendasi PDIP dipicu pernyataan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani yang dianggap menghina Sumbar. Ketika menyerahkan SK PDIP ke Mulyadi-Ali Mukhni, Puan menyebut "Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Pancasila."

Hasto membela pernyataan Puan. Menurutnya, Puan menyampaikan hal tersebut sebagai bentuk harapan agar masyarakat Sumbar dapat menjadi lebih baik lagi dan meneladani pahlawan-pahlawan bangsa.

"Seperti Moh Hatta, KH Agus Salim, Prof Mohammad Yamin, Rohana Kudus, HR Rasuna Said, Moh Natsir, Tan Malaka dll. Beliau para tokoh tersebut adalah para pejuang bangsa, sosok pembelajar yang baik, dan menjadi keteladanan seluruh kader partai," ujar Hasto.

Foto: Dok. Istimewa via detikcom Bakal cagub-cawagub Sumbar Mulyadi dan Ali Mukhni

Hasto mengatakan pasangan calon yang tidak punya sikap hanya sekedar mencari popularitas dalam kontestasi politik kekuasaan.

"Bagi PDI Perjuangan menjadi pemimpin itu harus kokoh dan sekuat batu karang ketika menghadapi terjangan ombak, terlebih ketika sudah menyangkut Pancasila," katanya.

Hasto mengklaim PDIP berkomitmen terhadap kemajuan Sumbar. Ia menyebut partai selalu mendorong Presiden Joko Widodo untuk sering kunjungan kerja dan membangun Sumbar tanpa kecuali.

"Apakah masyarakat Sumbar akan berterima kasih? Itu nomor kesekian. Yang penting, sikap Partai terhadap Sumbar tidak berubah karena provinsi tersebut memiliki sumbangsih terhadap kepeloporan kemerdekaan Indonesia yang luar biasa. Jadi wajib hukumnya bagi Pak Jokowi dan kader PDIP dukung kemajuan Sumbar, baik ada dukungan maupun tidak," ujarnya.


Pernyataan Puan terkait harapan Sumbar mendukung Pancasila berujung polemik di tengah masyarakat. Akhirnya, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Mulyadi-Ali Mukhni memutuskan mengembalikan surat rekomendasi PDIP.

PDIP pun memutuskan tak mengambil bagian pada Pilkada Sumbar 2020. Dengan demikian, pasangan Mulyadi-Ali Mukhni hanya diusung oleh Partai Demokrat dan PAN.