Pantun Rendang Anies Respons Walk Out di DPRD DKI

Rapat Paripurna Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Jakarta tahun 2019 diwarnai dengan aksi walk out oleh empat fraksi DPRD DKI Jakarta. Fraksi yang memilih walk out ialah Golkar, PAN, NasDem dan PSI. 

Mereka memilih keluar dari rapat paripurna karena beberapa alasan, salah satunya karena reses yang tidak ditindaklanjuti oleh eksekutif DKI.

Namun, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi tetap mengetok palu menandakan persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI Jakarta tahun 2019.

Merespons itu, Anies pun memuji tindakan Prasetio dengan mengeluarkan pantuan rendang.

"Izin baca pantun ya Ketua, makan rendang sambil tambah nasi
Makannya berdua sambil lahap, dalam sidang yang banyak interupsi
Pukulan palu pak Ketua sangatlah mantap," kata Anies di Gedung DPRD DKI, Senin (7/9).

Sontak pantun Anies ini dibalas gelak tawa dari para hadirin. Padahal, sebelumnya Perda P2APBD DKI Jakarta tahun 2019 dihujani banyak interupsi.

Aksi walk out bermula dari interupsi Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco.

"Interupsi pimpinan, kami dari Partai Golkar menolak P2APBD, dan kami memutuskan untuk walk out," kata Baco, kemarin.

Kemudian, walk out diikuti oleh Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Oman Rahman, Ketua Fraksi NasDem Wibi Andrino dan terakhir Fraksi PSI Anthony Winza.

Anggota fraksi PAN Lukmanul Hakim mengatakan pihaknya menolak Perda P2APBD DKI Jakarta tahun 2019 karena realisasi anggaran APBD 2019 belum menyeluruh dirasakan oleh masyarakat.

Kemudian, dari Golkar menolak Perda P2APBD DKI Jakarta tahun 2019 karena APBD DKI 2019 tidak mengakomodir reses dewan.

"Sudah satu tahun dilantik tiga kali melakukan reses namun belum ada eksekutif mengakomodir. Melalui forum ini kami minta pimpinan dewan menolak P2APBD," kata Baco.

Sementara alasan PSI menolak pembahasan P2APBD DKI 2019 karena menganggap eksekutif tidak transparan dalam membuka data terkhusus soal pengelolaan keuangan DKI.

"Kami juga akan menyampaikan keberatan dalam P2 APBD dengan alasan bahwa semua data yg diberikan tidak lengkap, kami pernah minta di fraksi, komisi tapi sampai saat ini data belum diserahkan," kata anggota Fraksi PSI August Hamonangan.

Meski dihujani penolakan, Prasetio tetap mengetok palu pengesahan karena jumlah anggota DPRD DKI yang menghadiri rapat masih di atas 50 persen. Ia mengatakan keputusan masih bisa diambil dengan jumlah anggota DPRD yang tersisa.

"Paripurna 50 orang (tambah 1) secara keputusan ini sah, ya. Saya ingin menanyakan apakah Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2019 jadi peraturan daerah dapat disetujui?" kata Prasetio yang dilanjutkan dengan sorakan setuju dari anggota dewan lainnya.