Rocky Gerung Labeli Jokowi 'Man of Contradiction' Era Pandemi

Pengamat Rocky Gerung mengkritisi inkonsistensi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penanganan Covid-19. Inkonsistensi kebijakan itu tercermin dari ucapan kepala negara terkait fokus utama pemerintah yaitu mengutamakan kesehatan, agar ekonomi tetap berjalan.

Menurutnya, pernyataan itu berbanding terbalik dengan perkataan Jokowi sebelumnya jika ekonomi tidak boleh ditelantarkan akibat covid-19.

"Presiden bilang tidak mungkin ekonomi bisa dipulihkan kalau covid-19 tidak dihentikan dia ucapkan tiga jam lalu (Senin, 7 September). Dua bulan lalu, dia bilang hal sebaliknya, jangan sampai covid-19 telantarkan ekonomi," ujarnya dalam sebuah diskusi, Senin (7/9) malam.

Pada pembukaan Sidang Kabinet Paripurna untuk Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Tahun 2021 kemarin, Jokowi memang menyatakan fokus utama pemerintah yaitu mengutamakan kesehatan, agar ekonomi tetap berjalan.

Presiden Jokowi belum lama ini menyatakan kesehatan merupakan faktor penting yang perlu diprioritaskan selama pandemi. (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Sebelumnya, mantan Walikota Solo itu meminta seluruh jajaran dan kepala daerah untuk menerapkan prinsip gas dan rem dalam penanganan virus corona dan dampak ekonomi yang timbul. Menurutnya, dua hal tersebut sama-sama penting dan harus berjalan beriringan.

Rocky menilai sikap Jokowi tersebut justru menunjukkan jika dia tidak mengerti arah kebijakan yang dicanangkannya.

"Presiden betul-betul masuk dalam kategori man of contradiction akhirnya, itu yang terjadi. Artinya, kami menangkap beliau tidak mengerti arahnya ke mana," imbuhnya.

Rocky juga menilai pemerintah memberikan harapan palsu terkait vaksin virus corona. Pemerintah meyakini vaksin virus corona bisa mulai disuntikkan ke masyarakat Indonesia pada awal tahun 2021.

Namun, asa Jokowi memberikan vaksin kepada Indonesia di tahun 2021 tak sejalan dengan pendapat Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO). WHO menyatakan tidak bisa mengharapkan vaksinasi Covid-19 hingga pertengahan 2021.

"Jadi kita dibawa pada suatu harapan palsu, seolah problem ini akan diselesaikan oleh vaksin. Padahal di dunia akademis pun vaksin itu tetap tanda tanya besar, efektif tidak, dapat dilakukan 2021, atau bahkan tiga tahun lagi," ujar Rocky.

Menurutnya, harapan palsu pemerintah itu membuat masyarakat mulai bergantung kepada vaksin virus corona. Sisi buruknya, ia menilai masyarakat mulai kendur menjalankan protokol lantaran menggantungkan pada temuan vaksin.

"Akibatnya, orang anggap ya sudah kita tunggu 2021. Sekarang santai-santai saja, silahkan lakukan segala macam aktivitas publik," ucapnya.

Pemerintah saat ini masih terus mengembangkan vaksin baik secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak asing. Misalnya, PT Bio Farma (Persero) tengah melakukan uji coba tahap ketiga vaksin covid-19. Perusahaan BUMN kesehatan itu bekerja sama dengan produsen asal China, Sinovac dalam pengembangan vaksin.

Lalu, PT Kimia Farma (Persero) dan PT Indo Farma (Persero) dengan perusahaan teknologi kesehatan asal Uni Emirat Arab, G42. Secara mandiri, Indonesia juga tengah mengembangkan vaksin Merah Putih oleh LBME Eijkman.