Satgas Covid: Tidak Ada Rencana Menunda Pilkada

Pemerintah menyatakan hingga saat ini belum ada rencana untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan sebaiknya semua pihak dan stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada serentak dapat saling bekerja sama, sehingga Pilkada dapat berjalan aman dan minim risiko penularan Covid-19.

"Tidak ada rencana untuk menunda Pilkada ini karena kita baru saja mulai," ucap Wiku dalam konferensi pers melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/9).

Ia juga mengimbau masyarakat agar ikut terlibat dalam Pilkada serentak dengan tetap menegakkan disiplin protokol kesehatan. 

Desakan penundaan pelaksanaan Pilkada serentak muncul dari sejumlah pihak. Puluhan ribu orang menandatangani petisi untuk menunda Pilkada Serentak 2020. Petisi berjudul "Keselamatan dan Kesehatan Publik Terancam, Tunda Pilkada ke 2021" itu diunggah di situs change.org.

Hingga Kamis (10/9) pukul 15.40 WIB, tercatat sebanyak 30.414 orang telah menandatangani petisi penundaan Pilkada.

Sebelumnya pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 sempat dihentikan ketika virus corona mewabah di Indonesia pada Maret lalu. Kemudian Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Perppu yang diteken pada 4 Mei 2020 itu menjelaskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda dari September menjadi Desember 2020 karena ada bencana nonalam berupa wabah virus corona.

Pemerintah, DPR dan KPU lalu menggelar rapat pada 27 Mei. Hasilnya, mereka sepakat tahapan yang tertunda bisa dilanjutkan lagi pada Juni 2020 dan pemungutan suara dilakukan serentak pada 9 Desember 2020.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menilai peran Gugus Tugas, yang kini sudah berubah menjadi Satgas Penanganan Covid-19, memiliki peran penting terkait penundaan pilkada. 

Menurutnya, penundaan pilkada karena kasus corona yang tak kunjung berkurang bisa diusulkan oleh Satgas. Dia berkaca dari penundaan yang pernah dilakukan saat virus corona baru mewabah.

"Dalam praktik sebelumnya, pilkada serentak lanjutan kan diputuskan dengan mempertimbangkan Surat dari Gugus Tugas yang menyatakan tahapan pilkada bisa dilaksanakan di tengah situasi pandemi mengingat kondisi pandemi ini belum jelas kapan akan berakhirnya," kata Titi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (9/9).


Waspada Kerumunan

Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan pihaknya mewaspadai munculnya kerumunan massa saat pengundian nomor urut pada tahapan Pilkada serentak 2020.

Untuk itu, pihaknya telah melakukan langkah antisipasi dengan pengetatan protokol kesehatan. KPU juga telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di daerah jika diperlukan pengetatan tertentu.

"Prinsipnya kami ingin menekankan bahwa kewaspadaan pada protokol kesehatan ini dilakukan secara ketat, jika memang ada pengetatan tertentu kami akan berkoordinasi dengan satgas setepat, yang kami antisipasi adalah pengundian nomor urut, dan masa kampanye," ujar Dewa.

Dewa juga mengatakan telah melakukan koordinasi  dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota terkait dengan tahapan pelaksanaan pilkada serentak. Ia menyebut, seluruh upaya antisipasi telah disiapkan dan tinggal menunggu pelaksanaan.

"Kami sudah mengatur protokolnya, termasuk koordinasi yang kami lakukan di pusat hingga level kabupaten/kota, tinggal bagaimana kita melakukan tahapan yang berjalan, tentu tujuan kita adalah bagaimana Pilkada ini berjalan demokratis dan sehat untuk masyarakat," jelasnya.

Sementara itu Ketua KPU Arief Budiman mengkonfirmasi jumlah bakal pasangan calon (bapaslon) Pilkada Serentak 2020 yang terpapar Covid-19 semakin bertambah hingga 60 calon dinyatakan positif.

Arief mengatakan data itu didapat dari hasil tes PCR yang disampaikan setiap bapaslon saat mendaftarkan diri pada Jumat (4/9) hingga Minggu (6/9).  

"Data calon yang dinyatakan positif saat pemeriksaan swab test, laporan sampai dengan hari ini jumlahnya mencapai 60 calon dinyatakan positif Covid-19," kata Arief dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/9).