Wagub Klaim DKI Telah Koordinasi dengan Pusat soal PSBB Total

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah penyangga untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB ini diambil sebagai salah satu upaya untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19) di Ibu Kota.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penerapan PSBB total. Menurut Riza, sebelum mengambil keputusan tersebut, ada sejumlah mekanisme yang harus dilalui, termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat.

"Kami juga terus koordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini diwakili gugas pusat atau satgas pusat, jadi semuanya sejak awal hingga hari ini," kata Riza dalam wawancara dengan CNNIndonesia TV, Kamis (10/9).

"Pak Gubernur (Kamis) siang tadi juga sudah koordinasi dengan pemerintah pusat yang sebelumnya kemarin sore malam juga koordinasi via telepon," ujar dia menambahkan.

Kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah kepala daerah penyangga terkait pelaksanaan PSBB total. Di antaranya Wali Kota Bogor Bima Arya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Bima mengatakan dari hasil rapat koordinasi, Pemprov DKI belum menjelaskan mengenai pelaksanaan PSBB total. Menurut Bima, hasil rapat belum mengambil keputusan apapun, termasuk kemungkinan daerah penyangga ibu kota bakal mengikuti langkah serupa dengan menerapkan PSBB total.

Para kepala daerah penyangga, kata Bima, sepakat agar Anies terlebih dulu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyempurnakan rumusan PSBB total.

"Jadi sebetulnya belum ada langkah-langkah detail dari Pak Gubernur yang disampaikan ke kita. Jadi Pak Gubernur sepertinya harus berkoordinasi dulu dengan pemerintah pusat hari Sabtu. Baru kemudian Senin Pak Gubernur, koordinasi lagi dengan kita," ucap Bima.

Wali Kota Bogor Bima Arya. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rachmat Effendi sebelumnya mengaku tidak menutup kemungkinan pihaknya menyusul Jakarta untuk kembali memperketat PSBB.

Menurut Rahmat, Pemkot Bekasi masih perlu meninjau kembali hasil evaluasi penanganan Covid-19 untuk selanjutnya dirapatkan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang diagendakan Senin (14/9).

"Statement Gubernur Anies Baswedan yang menyatakan kasus Covid-19 karena adanya interaksi dengan daerah mitra, termasuk yang akan menjadi bahan evaluasi Pemkot Bekasi dalam rapat dengan Forkopimda," kata Rahmat.

Di sisi lain, Pemkot Tangerang Selatan menyatakan belum akan mengikuti Pemprov DKI Jakarta untuk kembali menerapkan PSBB secara total guna menekan laju penyebaran Covid-19.

Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menyebut laju penyebaran corona di Tangsel saat ini masih terkendali, kendati dikepung dua zona merah tetangganya, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.

"Untuk PSBB di Tangsel sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota walau tidak seketat di DKI. Masih bisa dikendalikan," ujar Benyamin kemarin.

Di sisi lain, hari ini pemerintah melalui Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengingatkan Gubernur Anies agar berkoordinasi dengan kementerian terkait PSBB total.

Menurutnya, koordinasi ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar kepala daerah dapat menginjak 'rem' dan 'gas' untuk menyeimbangkan antara urusan kesehatan dengan ekonomi.

"Keputusan PSBB itu kembali ke kepala daerah untuk menginjak rem sebijaksana mungkin. Misal dengan koordinasi dengan kementerian terkait, supaya tidak sporadis, tidak sendiri-sendiri," ucap Donny saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (11/9).