Anies Terapkan PSBB Jilid II, Bima Arya Antisipasi Dua Hal

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto antisipasi dua hal sebagai dampak penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta. Sebagai salah satu daerah penyangga, Kota Bogor, Jawa Barat dinilai bakal terimbas kebijakan PSBB DKI Jakarta.

"Ada dua hal yang harus diantisipasi Pemerintah Kota Bogor pada penerapan PSBB di DKI Jakarta mulai Senin (14/9) besok," kata Bima Arya seperti dilansir dari Antara, Minggu (13/9).

Menurut Bima Arya, dua hal yang harus diantisipasi pada penerapan PSBB di Jakarta adalah pertama, Pemerintah DKI Jakarta akan menutup rumah makan, restoran, taman, dan tempat wisata.

"Dampaknya ada kemungkinan kunjungan warga Jakarta ke Bogor, baik pada akhir pekan maupun hari kerja. Apalagi, warga Jakarta jadi lebih banyak yang WFH (work from home)," katanya.

Antisipasi yang dilakukan, kata Bima, adalah memperketat penerapan protokol kesehatan terutama di tempat-tempat yang ditutup di DKI Jakarta, yakni rumah makan, restoran, taman, dan tempat wisata.

Kedua, kegiatan hotel di DKI Jakarta ditiadakan, sehingga juga harus diantisipasi di Kota Bogor.

Menurut Bima, Pemerintah Kota Bogor tidak bisa melarang warga DKI Jakarta berkunjung ke Kota Bogor, tapi dalam situasi pandemi COVOD-19 saat ini akan memperketat penerapan protokol kesehatan.

Bima Arya menambahkan Pemerintah Kota Bogor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor akan melakukan rapat koordinasi untuk memutuskan langkah-langkah yang akan diambil sebagai lanjutan dari penerapan sosial berskala mikro dan komunitas (PSBMK) di Kota Bogor, setelah 14 September 2020.

"Rapat koordinasi itu juga akan memutuskan langkah-langkah antisipasi yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Bogor," katanya.

Ridwan Kamil Keluarkan Edaran

Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor: 443/134/Hukham tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penularan Covid-19 di Jabar. Melalui edaran yang ditandatangani Ridwan Kamil pada Sabtu (12/9) itu, Pemerintah Provinsi Jabar ingin mengintensifkan kewaspadaan untuk menekan potensi penularan corona.

Menurut Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad, edaran Gubernur Jabar tersebut dikeluarkan karena lonjakan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di DKI Jakarta dan wilayah Kota Bogor, Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, dan Bekasi atau Bodebek.

Daud berharap dengan keluarnya SE tersebut kewaspadaan semua daerah di Jabar meningkat. Selain itu, bupati/wali kota diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak.

"Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Jabar efektif dalam menekan angka penyebaran kasus Covid-19," kata Daud dalam keterangannya, Minggu (13/9).

Sebelumnya, Ridwan Kamil mencontohkan penerapan PSBM di Kota Bogor sejak 29 Agustus lalu. Di mana setelah penerapan PSBM, kasus positif Covid-19 di Kota Bogor menurun. PSBM sendiri mengatur pembatasan jam operasional toko, mal, atau pusat kegiatan hingga pukul 18.00 WIB serta penerapan jam malam setelah pukul 21.00 WIB.

Melalui surat edaran terbaru tersebut, kata Daud, bupati/wali kota diminta memperketat pengawasan di fasilitas publik untuk mencegah terciptanya kerumunan. Sosialisasi dan publikasi tentang protokol kesehatan serta perilaku hidup sehat mesti digencarkan.

"Sanksi terhadap para pelanggar protokol kesehatan harus ditegakkan. Bupati/wali kota diminta mengatur jam operasional kegiatan publik," ucapnya.

Menurut Daud, bupati/wali kota mesti meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak Kepolisian serta TNI.

"Kami berharap dengan terus meningkatkan kewaspadaan, Covid-19 dapat dikendalikan dan angka kasus positif dapat terus ditekan," kata Daud.