Korban Covid Terus Jatuh, PKS Minta Setop Debat Pusat-Daerah

CNN Indonesia | Rabu, 16/09/2020 00:52 WIB
Politikus PKS di DPR Kurniasih Mufidayati mendesak pejabat di daerah dan pusat berhenti berdebat soal penanganan Covid-19 dan fokus mengurus keselamatan rakyat. Pemakaman jenazah penderita Covid-19. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati meminta para pejabat berhenti menggunakan dialektika pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi virus corona atau Covid-19.

Menurutnya, keselamatan nyawa masyarakat di tengah pandemi Covid-19 harus diutamakan dibandingkan mempertontonkan perdebatan pemerintah pusat dan pemerintah ke publik.

"Pemerintah sudah punya forum lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah di Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Silakan segala dialektika dibahas dalam forum itu lantas hasilnya sebagai aksi nyata bagi penyelamatan nyawa rakyat diimplementasikan. Bukan dialektikanya yang diumbar di publik," kata Mufida kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/9).


Ia meminta semua pejabat publik meninggalkan ego sektoral dalam penanganan pandemi Covid-19 saat ini. Mufida khawatir, perang terhadap Covid-19 di Indonesia akan berlangsung lama karena manajemen penanganan kerap berubah-ubah dan tidak dalam komando yang jelas.

Mufida juga meminta Presiden Joko Widodo lebih tegas dalam menetapkan prioritas di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Menurutnya, ketegasan Jokowi dalam memilih memprioritaskan kesehatan atau ekonomi di tengah situasi pandemi Covid-19 ini dibutuhkan agar tidak memunculkan polemik di tengah masyarakat.

"IHSG dilaporkan merosot, saat pemberlakukan PSBB Jilid II kembali rebound. Itu yang kemarin dipersoalkan di publik sementara nyawa masyarakat masih terus diintai oleh Covid-19. Tolong tegas, mana prioritas yang akan diambil. Jangan kerap berubah-ubah," ungkapnya.

"Utamakan nyawa rakyat di atas kepentingan segalanya," imbuh Mufida.

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sempat menjadi sorotan saat Gubernur DKI Jakarta hendak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total kembali di Jakarta.

Namun, Anies menegaskan bahwa dirinya telah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat sebelum mengambil keputusan menerapkan kembali PSBB jilid II di ibu kota.

Anies juga membantah spekulasi yang menyebut terjadi negosiasi panjang antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat sebelum memutuskan penerapan PSBB.

"Tidak [negosiasi panjang]. Kita komunikasi terus konsultasi dengan gugus tugas nasional. Dengan Pak Doni enggak tau berapa kali teleponan dalam sehari. Jadi saling update terus, artinya yang sesungguhnya terjadi dengan spekulasi di luar selisihnya agak jauh," kata Anies dalam acara CNN Newscast yang disiarkan CNN TV, Senin (14/9) malam.

Kasus positif virus corona di Indonesia per Selasa (15/9) bertambah 3.507 orang sehingga total mencapai 225.030 kasus. Dari jumlah keseluruhan itu 161.065 dinyatakan sembuh dan 8.965 meninggal dunia. Penambahan kasus positif hari ini berdasarkan pemeriksaan 42.636 spesimen.

(mts/wis)

[Gambas:Video CNN]