Bimo Wiwoho
Wartawan yang juga penyuka sejarah

KOLOM

Pak Jokowi, Mohon Terbitkan Perppu Pilkada Demi Jutaan Nyawa

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Senin, 21/09/2020 12:48 WIB
Presiden Jokowi perlu terbitkan perppu berisi sanksi tegas pelanggar protokol corona agar 107,5 juta pemilih aman dari potensi penularan. Presiden Jokowi perlu menerbitkan aturan berisi sanksi tegas pelanggar protokol corona jika ingin Pilkada Serentak 2020 tetap dilanjutkan (Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Jokowi tetap ingin Pilkada Serentak 2020 dilaksanakan meski pandemi virus corona belum usai dan belum ada vaksin yang bisa dipakai. Pilkada, kata Jokowi, tetap dilanjutkan tetapi harus diiringi dengan protokol kesehatan yang ketat.

Imbauan itu terasa kuat ketika baru saja diucapkan oleh seorang kepala negara. Namun, imbauan itu macam menampar angin belaka.

Ada buktinya. Putra dan menantu Presiden Jokowi, misalnya, justru melibatkan massa saat melakukan pendaftaran Pilkada Serentak 4-6 September lalu.


Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka membawa massa pendukung saat mendaftar ke KPUD Solo, Jawa Tengah. Begitu juga menantu Jokowi, Bobby Nasution saat mendaftar sebagai bakal calon wali kota Medan, Sumatera Utara.

Belum lagi calon peserta pilkada lainnya di berbagai daerah. Ada 316 bakal calon kepala daerah yang melanggar protokol pencegahan virus corona. Bisa saja ada yang belum tercatat.

Pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (kelima kiri) dan Teguh Prakosa (kelima kanan) menaiki sepeda ontel menuju kantor KPU Solo untuk melakukan pendaftaran Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) 2020 di Solo, Jawa Tengah, Jumat (4/9/2020). Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa yang diusung PDI Perjuangan resmi mendaftarkan diri ke KPU Kota Solo sebagai pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pilkada 2020 mendatang. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/wsj.Pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa. (Foto: ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHA)

Urgensi Perppu

Presiden Jokowi jelas perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pilkada yang baru. Perppu tersebut harus mengatur tentang sanksi tegas kepada para pelanggar protokol kesehatan, terutama calon kepala daerah, selama tahapan pilkada berlangsung.

Mengapa penting? Karena itu bisa menjadi bukti bahwa Jokowi memang berkomitmen untuk memprioritaskan aspek kesehatan di masa pandemi.

Bayangkan, Pilkada Serentak 2020 akan dihelat di 270 daerah, yakni di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Terbanyak dalam sejarah pelaksanaan pilkada serentak.

Kemendagri juga menyebut bakal ada sekitar 107,5 juta penduduk yang memiliki hak untuk memilih di TPS pada 9 Desember mendatang. Ratusan juta penduduk itu tentu bukan jumlah yang kecil.

Perlu ada aturan baru tentang sanksi tegas pelanggar protokol corona saat pilkada demi menyelamatkan ratusan juta orang dari ancaman klaster baru pilkada.

Sejauh ini, pelaksanaan pilkada berpijak pada UU Nomor 6 tahun 2020 dan Peraturan KPU No. 10 tahun 2020. Tidak ada sanksi tegas kepada peserta pilkada yang melanggar protokol dalam dua aturan tersebut.

Pada masa pendaftaran 4-6 September lalu, ada 260 pasangan yang melanggar protokol. Tapi tak diberi sanksi tegas. Tetap diterima sebagai pendaftar.

Sebenarnya, KPU bisa memuat aturan sanksi tegas kepada peserta pilkada yang melanggar protokol pencegahan virus corona dalam sebuah peraturan KPU atau PKPU. Akan tetapi, kekuatan hukumnya akan bersifat lemah.

PKPU adalah peraturan turunan dari undang-undang. Apabila undang-undang tidak mengatur soal sanksi tegas, maka PKPU tersebut bisa digugat parpol atau calon kepala daerah ke Mahkamah Agung. PKPU lalu bisa dengan mudah dibatalkan karena tak sesuai dengan UU.

Kemudian, jika KPU memberikan sanksi tegas kepada peserta pilkada tanpa ada perppu baru, partai politik pengusung pasti tidak akan terima. Ketiadaan aturan sanksi dalam UU, tentu akan menjadi alasan mereka untuk menolak pemberian sanksi tegas.

Walau bagaimana pun, KPU akan selalu berada di posisi yang lemah di hadapan publik dan arogansi partai politik.

Tetapi ketika terjadi kekacauan dalam pelaksanaan pemilu, pasti KPU yang menjadi bulan-bulanan kritik. Padahal mereka hanya menjalankan UU yang dibuat pemerintah dan partai politik.

Pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Aji Setyawan (kedua kiri) dan Windarti Agustina (kedua kanan) berjalan untuk mendaftar ke kantor KPU Kota Magelang, Jawa Tengah, Jumat (4/9/2020). Aji Setyawan adalah anak Wali Kota Magelang dan Windarti Agustina adalah wakil Wali Kota Magelang maju pada Pilkada Kota Magelang 2020 dengan didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai NasDem, PAN, PPP dan Partai Perindo. ANTARA FOTO/Anis Efizudin/wsj.Pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Aji Setyawan (kedua kiri) dan Windarti Agustina. (Foto: ANTARA FOTO/ANIS EFIZUDIN)

Nyawa di Atas Segalanya

Kasus positif virus corona di Indonesia masih terus bertambah dari hari ke hari. Alih-alih menurun seperti di mayoritas negara lain, kasus positif di Indonesia juga meningkat lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya. Kini per hari bisa bertambah lebih dari 3 ribu kasus baru.

Pemerintah mengklaim tingkat kematian cenderung rendah meski kasus positif tinggi dan terus meningkat. Mungkin klaim tersebut benar jika merujuk pada data statistik.

Akan tetapi, ada yang perlu diingat bahwa tidak ada yang bisa menjamin atau menggaransi setiap orang bisa sembuh kembali usai terinfeksi virus corona.

Pemerintah tidak bisa menjamin itu. Dokter paling pandai sedunia tidak bisa menggaransi itu.

Semuanya hanya bisa berusaha merawat semaksimal mungkin tanpa memberikan jaminan tetap hidup kepada pasien corona.

Dengan demikian, langkah terbaik jika pilkada ingin tetap dilanjutkan adalah penerbitan perppu berisi sanksi tegas kepada pelanggar protokol. Kalau perlu sanksi berupa diskualifikasi terhadap peserta pilkada.

Perppu dengan sanksi tegas semacam itu bisa mencegah orang atau peserta pilkada dan timsesnya melanggar protokol corona. Risiko penularan virus corona terhadap 107,5 juta penduduk yang akan menggunakan hak pilih pun bisa diminimalisir.

(bmw/asa)
LEBIH BANYAK DARI KOLUMNIS