Pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia dan dan belum ada tanda-tanda akan mereda. Tren angka penularan terus bergerak naik, begitu pun angka kematian.
Dalam situasi ini, pemerintah rupanya masih enggan menunda hajat demokrasi Pilkada serentak 270 wilayah di Indonesia. Agenda demi agenda menuju hari pemilihan terus bergulir.
Masa kampanye para kandidat, yang oleh banyak pihak dinilai sebagai kegiatan rawan penularan Covid-19, sudah di depan mata. Per tanggal 26 September 2020, para kandidat sudah boleh berkampanye, kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumuman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hingga Kamis (24/9) sebanyak 45 dari 270 wilayah penyelenggara Pilkada masih berstatus zona merah. Tekanan untuk menunda Pilkada pun datang dari berbagai lini.
Dari kelompok tenaga kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengkhawatirkan munculnya klaster-klaster baru dalam penyelenggaraan Pilkada. Hal tersebut sempat disampaikan Ketua Satuan Tugas Kesiapsiagaan Covid-19 IDI Profesor Zubairi Djoerban.
"Beban rumah sakit itu sekarang berat banget, dengan atau tanpa Pilkada beban RS tetap berat, ditambah masih setiap hari tambahan kasus naiknya tinggi," ujar Zubairi, Rabu (9/9).
Desakan penundaan Pilkada 2020 juga datang dari sejumlah organisasi masyarakat. Muhammadiyah dan Nadhlatul ulama tegas menyuarakan hal tersebut.
"Muhammadiyah, NU, dan kekuatan masyarakat hanya memberi masukan yang objektif di atas realitas nyata pandemi yang makin menaik. Selebihnya terserah pemerintah, DPR, KPU, dan pihak yang punya otoritas, yang penting pemerintah dan semua pihak tersebut benar-benar bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konsekuensinya." ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam cuitannya.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) juga lantang menyuarakan penundaan Pilkada 2020.
"Melaksanakan tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 telah secara nyata mengancam keselamatan jiwa banyak orang," ujar peneliti Perludem Fadli Ramhadani.
Data mencatat puluhan bakal calon kepala daerah yang akan berkompetisi terjangkit Covid-19. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara juga tak luput dari paparan sang virus, ketua KPU Arif Budiman kini tengah menjalani perawatan akibat positif Covid-19.
Sementara itu, Pemerintah dan DPR selaku perwakilan rakyat mantap tetap melaksanakan Pilkada 2020. Melalui juru bicaranya, presiden Joko Widodo menyatakan Pilkada 2020 akan tetap digelar.
"Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," kata Fadjroel melalui keterangan yang diterima CNNIndonesia.com
Untuk merespon isu itu, CNNIndonesia.com akan menyajikan diskusi Secret at Newsroom (Setroom): Klaster Pilkada di Pelupuk Mata yang ditayangkan live streaming Jumat (24/9) pukul 19.00 WIB.
Diskusi kali ini akan menampilkan narasumber:
1. Benni Irwan (Kapuspen Kemendagri)
2. Khoirunissa Nur Agustyati (Direktur Eksekutif Perludem)
3. FX Supardjo (Calon Wakil Wali Kota Solo)
4. Akhyar Nasution (Calon Wali Kota Medan)