Bamsoet Khawatir Partisipasi Pemilih di Pilkada saat Pandemi

CNN Indonesia | Jumat, 25/09/2020 03:11 WIB
Bamsoet mengatakan partisipasi bisa jadi persoalan apalagi NU dan Muhammadiyah sudah meminta agar Pilkada 2020 ditunda. Ketua MPR Bambang Soesatyo. (CNN Indonesia/ Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menilai tingkat partisipasi pemilih masyarakat jadi persoalan serius usai dua ormas Islam terbesar: Muhammadiyah dan PBNU meminta agar Pilkada 2020 ditunda karena pandemi covid-19.

"Apalagi belakangan kita tahu bahwa PBNU dan PP Muhammadiyah telah mengeluarkan keberatannya atas penyelenggaraan pilkada serentak," kata Bamsoet dalam webinar yang digelar KNPI secara daring, Kamis (24/9).

Lebih lanjut, Bamsoet menyatakan banyak masyarajat was-was untuk beraktivitas di luar area rumah di tengah tingginya angka penularan Covid-19 saat ini. Faktor itu yang potensial berubah menjadi motivasi masyarakat enggan menuju TPS karena takut terjadi penumpukan saat pencoblosan.


Terlebih lagi, tambah Bamsoet, proses penyediaan vaksin Covid-19 sampai saat ini belum jelas kapan waktunya beredar di tengah masyarakat.

"Maka dari itu perlu sosialisasi yang memadai untuk motivasi dan meyakinkan bahwa penyelenggaraan telah didesain sedemikian rupa sehingga aman dari risiko terpapar Covid-19," kata Bamsoet.

Tak hanya itu, Bamsoet menyatakan ada persoalan dimana para calon kepala daerah petahana bisa melakukan potensi money politic atau politik uang saat Pilkada digelar di masa pandemi Covid-19. Salah satunya dengan memanfaatkan pelbagai dana bantuan sosial sebagai alat kampanye.

"Di masa pandemi Covid-19 ada ke khawatir pada petahana yang maju kembali pada kontestasi pilkada akan memanfaatkan program bantuan sosial yang disalurkan kepala daerah sebagai alat kampanye," kata Bamsoet.

Disisi lain, Bamsoet menyatakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 masih terbuka ruang untuk bisa ditunda karena sudah diatur dalam UU No. 6 tahun 2020. UU itu mengamanatkan bahwa pemingutan suara pada Desember 2020 bisa ditunda, asalkan terjadi bencana nonalam yang mengakibatkan tahapan pilkada tidak dapat dilaksanakan.

Ia mempercayai bahwa pemerintah akan mempertimbangkan dan memperhitungkan tingkat gawat darurat penularan Covid-19 ini untuk memutuskan untuk lanjut atau ditunda Pilkada 2020.

"Pada akhirnya saya yakin pemerintah akan memutuskan apakah lanjut atau tidak. sekarang ini sedang dalam pemantauan dan pembahasan," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melalui juru bicaranya Fadjroel Rachman memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 akan tetap dilaksanakan meski pandemi virus corona belum berakhir. 

Pemungutan suara di 270 daerah akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang dengan alasan untuk tetap menjaga hak konstitusi rakyat.

Sikap pemerintah tak bergeming dan tetap mengelar pilkada meski banyak penolakan. Termasuk dari dua ormas Islam terbesar Nahdhlatul Ulama dan Muhammadiyah yang meminta agar Pilkada ditunda.

(rzr/sur)

[Gambas:Video CNN]