KNPA: Food Estate Prabowo Bentuk Militerisasi Pertanian

CNN Indonesia | Sabtu, 26/09/2020 05:30 WIB
KNPA mengkritik pembangunan food estate atau lumbung pangan yang dikelola Menhan Prabowo sebagai bentuk militerisasi pertanian. Menhan Prabowo Subianto ditunjuk Presiden Joko Widodo mengelola pembangunan food estate. (Foto: Laily Rachev - Biro Setpres)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretaris Jendral Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) Dewi Kartika menyebut program pembangunan food estate atau lumbung pangan yang dikelola Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan bentuk militerisasi pertanian.

Menurut Dewi, Presiden Joko Widodo semestinya tak menyerahkan pengelolaan food estate sebagai salah satu cadangan pangan nasional kepada Prabowo.

"Food estate ini termasuk militerisasi pertanian, sebab melibatkan TNI. Petani diarahkan menjadi buruh tani, bukan pemilik alat produksi, bukan pemilik tanah," kata Dewi melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (25/9).


Dewi menuturkan, pembangunan food estate bukan program yang bisa menyelamatkan ketahanan pangan Indonesia. Alih-alih membangun food estate, Jokowi seharusnya fokus pada program reforma agraria yang menurut Dewi mampu menyelamatkan ketahanan pangan nasional.

"Fokus pada ageda kerakyatan, reforma agraria. Justru reforma agraria lah yang akan menyelamatkan pangan kita, ketimbang food estate," kata dia.

Dewi menyayangkan sikap pemerintah yang meminta warga mematuhi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sementara aparat secara represif masih merampas lahan di beberapa daerah. Meski begitu, ia tak merinci lahan mana saja yang dirampas itu.

Di sisi lain, Dewi juga mengkritisi pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Ia mengatakan, pemerintah semestinya fokus dalam penanganan krisis berlapis yang tengah dihadapi masyarakat berekonomi lemah.

"Disayangkan kita disuruh taat PSBB, tapi perampasan tanah dan penangkapan petani tetap terjadi," ujar dia.

KNPA sebelumnya telah mencatat konflik agraria yang berkaitan dengan perampasan lahan oleh korporasi di tengah pandemi covid-19.

Sedikitnya ada 35 konflik agraria yang menyebabkan petani tewas selama penerapan PSBB.

Konflik agraria ini diiringi 39 kasus kriminalisasi dan intimidasi, serta dua petani tewas di wilayah konflik karena mempertahankan wilayah hidupnya.

Sebelumnya Jokowi telah menunjuk Prabowo sebagai menteri yang memimpin pembangunan food estate di wilayah Kalimantan.

Ia diminta secara khusus mengurus cadangan pangan komoditas singkong dalam pembangunan food estate.

Ketua Dewan Pembina Gerindra itu mengakuk hanya membantu menteri-menteri lain yang berkaitan dengan pertanian.

Rencananya, Prabowo akan mulai menanam singkong pada 2021 di lahan seluas 30 ribu hektare.

Anak buah Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak sebelumnya juga kerap menyebut hasil pengembangan pertanian dari food estate nantinya bisa digunakan di lingkungan militer.

Menurutnya, jika memang pasar belum membutuhkan hasil dari food estate, bisa digunakan untuk konsumsi militer sehingga tidak akan mengganggu harga pasar pangan di lapangan.

(psp/pris)

[Gambas:Video CNN]