Kewajiban Moral, Pejabat Positif Covid-19 Diminta Buka-bukaan

Sejumlah pejabat negara yang positif terinfeksi virus corona (Covid-19) di tanah air diminta untuk tidak menyembunyikan statusnya kepada publik. Pejabat diminta untuk terbuka agar masyarakat memahami bahwa virus tersebut benar-benar nyata.

Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra mengatakan pejabat negara yang terpapar Covid-19 harus berani terbuka kepada publik, salah satunya untuk memudahkan penelusuran kontak erat.

"Sebenarnya pejabat tidak mempunyai kewajiban formal untuk menyampaikan kabar bahwa dia terkena Covid-19, tapi ini kewajiban moral," kata Hermawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (29/9).

Hermawan menyebut pejabat yang terpapar covid-19 tak hanya cukup dengan memaparkan kondisinya, melainkan turut meminta maaf ke publik atas kekurangannya dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga turut terpapar.

Ia mengatakan pejabat merupakan tokoh publik yang secara proporsional mampu memberikan contoh penerapan protokol kesehatan yang baik dan dianggap memahami berbagai risiko dari persebaran virus ini.

"Itu sesuatu yang menjadi contoh, tetapi kalau pejabatnya kena berarti pejabat punya dua makna. Yang pertama menyampaikan permintaan maaf ke publik karena kurang menjaga diri, di sisi lain pejabat pun tidak kebal corona, sehingga jadi pembelajaran bagi publik," ujarnya.

"Toh Covid-19 bukan stigma, bukan aib yang memalukan, bukan tindakan kriminal. Justru begitu banyak yang mendoakan sekaligus menyampaikan pesan bahwa Covid-19 itu benar-benar berbahaya," imbuhnya.

Hermawan menyebut langkah pejabat mengumumkan dirinya positif corona membuat orang yang kontak dengan mereka memiliki inisiatif melakukan rapid test dan pemeriksaan swab baik secara golongan maupun pribadi.

Ia lantas menyinggung meninggalnya Bupati Berau, Muharram yang terpapar Covid-19 dan meninggal, setelah sebelumnya sempat bertemu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat menemani kunjungan kerja ke Maratua, Kabupaten Berau.

"Tiga hari sebelumnya teridentifikasi menemani Menteri KKP, tentu Menteri KKP diketahui terpapar Covid-19. Tetapi Bupati Berau terinfeksi bahkan meninggal dunia, pembelajaran ini luar biasa agar masyarakat umum tidak menyepelekan Covid-19 ini," katanya.

Senada, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito juga meminta setiap orang yang terpapar virus corona, baik warga sipil maupun pejabat wajib terbuka untuk mempermudah penelusuran kontak.

"Semua orang yang tertular covid-19 siapapun itu harus segera ditangani sesuai dengan tingkat keparahannya. Selanjutnya dilakukan tracing terhadap orang-orang yang kontak dengan dirinya," kata Wiku melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (29/9).

Sejumlah pejabat negara, mulai dari menteri, kepala daerah, maupun kepala dinas positif terpapar virus corona. Di kalangan menteri, tercatat tiga orang dinyatakan positif Covid-19.

Mereka adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Menteri Agama Fachrul Razi. Namun, hanya Budi dan Fachrul yang terbuka ke publik, sementara Edhy menutup diri.

Tak ada penjelasan formal dari Edhy maupun Kementerian KKP terkait status Edhy saat itu. Kabar kader Gerindra itu positif Covid-19 justru diungkap oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan

Kasus positif Covid-19 Edhy diduga menularkan ke sejumlah pejabat di KKP, termasuk Bupati Berau, Muharram. Untuk lingkungan KKP, mereka yang terpapar Covid-19 antara lain Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Aryo Hanggono dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto.

Aryo Hanggono telah meninggal dunia, sementara Slamet kini tengah menjalani isolasi mandiri di rumah karena tanpa gejala atau OTG.

Sementara, Rektor Institut Pertanian Bogor Arif Satria yang kini telah dinyatakan negatif Covid-19 mengaku terbuka kepada publik untuk memudahkan pelacakan kontak erat yang pernah bertemu dirinya.