Laporan Komnas HAM: 2019 Tahun Penuh Politik Kekerasan

CNN Indonesia | Senin, 05/10/2020 16:27 WIB
Komnas HAM dalam laporan tahunannya menyebut 20 tahun setelah reformasi, Indonesia kini dihadapkan pada suatu ancaman nyata praktik politik kekerasan. Kericuhan antara demonstran yang menggelar aksi unjuk rasa dengan aparat kepolisian yang berjaga di sekitar kawasan gedung Bawaslu, Jakarta, 22 Juli 2019. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat 2019 sebagai tahun politik kekerasan yang diwarnai pelanggaran HAM. Kekerasan politik dilakukan oleh aparat maupun warga, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik seperti terjadi di media sosial.

Kekerasan politik secara fisik menyebabkan sejumlah nyawa melayang. Umumnya, kekerasan ini bermula dari unjuk rasa terkait kepentingan politik dan perundang-undangan.

"Pada tahun 2019 setelah lebih dari 20 tahun demokrasi kembali dijadikan dasar sistem politik kita. Negeri kita dihadapkan pada suatu ancaman nyata yaitu politik kekerasan. Kami mencatat tahun 2019 sebagai tahun politik kekerasan, " kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam acara laporan tahunan Komnas HAM Tahun 2019 yang disiarkan secara daring, Senin (5/10).


Taufan menyebut ada banyak kekerasan politik terjadi sepanjang 2019. Salah satunya insiden kekerasan dan kerusuhan pada Mei 2019 di Gedung Bawaslu.

Saat itu warga yang menggelar demonstrasi menyuarakan dugaan kecurangan Pilpres 2019. Namun demonstrasi berakhir bentrok dengan aparat. Bentrok berlangsung pada 21 hingga 23 Mei 2019.

Taufan menyebut dalam bentrok di Bawaslu setidaknya ada 10 orang meninggal dunia.

Kekerasan politik lain yang disorot Komnas HAM sepanjang 2019 adalah bentrok aparat dengan mahasiswa dan pelajar pada 24 hingga 30 September di Jakarta.

Mahasiswa dan pelajar bergabung dalam satu front menolak revisi UU KPK yang dianggap melemahkan komisi antirasuah. Demo digelar di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia.

Taufan mengatakan lima orang meninggal dalam bentrok demonstran dengan aparat yang terjadi di Jakarta dan Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Komnas HAM terus mendesak supaya aktor peristiwa tersebut ditemukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," kata dia.

Berkaca dari rangkaian kekerasan politik sepanjang 2019, Taufan meminta seluruh pihak terutama pemangku kebijakan lebih hati-hati dalam merumuskan kebijakan yang berdampak luas.

Dia juga menekankan bahwa aksi-aksi protes yang berujung pada kekerasan harus segera dihentikan. 

"Setiap politik kekerasan yang ditempuh pasti akan mengorbankan rakyat kecil," kata dia.

(khr/wis)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK