Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdurrahman Shaleh menemui massa aksi yang berdemonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law UU Ciptaker, Kamis (8/10).
Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, Omnibus Law yang baru ditetapkan DPR RI tidak jelas sosialisasinya dan dalam pembahasannya tidak melibatkan sejumlah stakeholder. terkait
Ia juga menyebut di tengah pandemi Covid-19, pemerintah justru mengeluarkan regulasi yang memicu gelombang protes dan kerugian bagi pekerja di sektor informal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secara pribadi saya Abdurrahman Shaleh dan Ketua DPRD Sultra menyatakan sikap menolak Omnibus Law bukan karena partainya karena saya dipilih oleh masyarakat Sultra," kata Abdurrahman Shaleh dalam orasinya.
Ia mengaku, meskipun partainya mendukung Omnibus Law, dirinya tetap berpihak kepada aspirasi warga yang memilihnya dan menolak UU Cipta Kerja tersebut.
"Kita berjuang semoga bapak Presiden keluarkan Perppu membatalkan UU diterbitkan DPR RI. Saya bukan jantan atau betina, tapi hati nurani berdiri untuk menyampaikan menolak secara tegas Omnibus Law," tekannya.
Dalam kesempatan yang sama, Rahman mendesak agar dituntaskannya sejumlah kasus termasuk meninggalnya dua mahasiswa Universitas Halu Oleo Randi dan Muh Yusuf Kardawi.
"Tuntutan kalian akan kami sampaikan ke Presiden dan DPR RI. Mungkin dengan cara ini pemerintah di pusat akan berpikir dan bertindak. Mudah-mudahan presiden mendengar saran dan permintaan kami," tuturnya.
Meski sudah ditemui Ketua DPRD Sultra, ribuan massa dari berbagai organisasi dan buruh bertahan menggelar demonstrasi di gedung rakyat.
Mereka kembali memaksa masuk sehingga memicu kericuhan dengan polisi. Mahasiswa melempar gedung DPRD dan membuat kaca kantor pecah. Tak hanya itu, mahasiswa juga merusak papan nama Kantor DPRD Sultra.
Polisi beberapa kali menembakkan gas air mata ke arah demonstran. Massa membalas dengan melemparkan batu dan kayu serta menggunakan kembang api.
Hingga pukul 19.00 WITa, bentrokan antara polisi dan mahasiswa masih berlangsung di jalan utama dalam Kota Kendari.
(pnd/ain)