Wahana Visi Indonesia Luncurkan ENVISION di 50 Desa NTT

Wahana Visi Indonesia (WVI) meluncurkan proyek Enabling Civil Sociery for Inclusive Village Economic Development atau Envision pada Kamis (8/10). Didukung Uni Eropa, proyek ini bertujuan menguatkan organisasi masyarakat sipil dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di tiga kabupaten Nusa Tenggara Timur, yakni Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, dan Kupang.

Dalam kegiatan ini, Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora menandatangani nota kesepahaman dengan Wahana Visi Indonesia dan Yayasan Alfa Omega disaksikan Duta Besar Uni Eropa H.E Vincent Piket. Di waktu dan tempat yang berbeda, Bupati Timor Tengah Selatan E.P Tahun, dan Bupati Kupang Korinus Masneno juga menandatangani nota kesepahaman yang sama.

Dengan dana senilai Rp 16,6 miliar dari Uni Eropa, WVI bersama Yayasan Alfa Omega akan melakukan pendampingan di 50 desa, yaitu 15 desa di Kabupaten Sumba Timur, 15 desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan 20 desa di Kabupaten Kupang. Pendampingan akan berjalan selama 42 bulan sampai tahun 2023, dengan berbagai program pelatihan yang diberikan kepada 50 organisasi masyarakat sipil, 50 BUMDes, 250 fasilitator desa, serta pemerintah provinsi, kabupaten dan desa.

"Target dari proyek ENVISION adalah mendorong keterlibatan perempuan dan anak muda dalam pengelolaan BUMDes, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengawasan BUMDes dan Dana Desa. Kami mendorong agar hal itu dituangkan dalam peraturan desa, yang menjadi salah satu indikator pencapaian penting untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang. Lebih dari itu, dengan meningkatkan partisipasi warga dalam pengelolaan maupun pengawasan BUMDes dapat membawa manfaat kesejahteraan bagi semua," kata Doseba T Sinay, Direktur Nasional WVI.

Doseba meyakini, ENVISION dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola dana desa yang jumlahnya terus membesar. Selain mendorong pertumbuhan manajemen dan akuntabilitas BUMDes, proyek ini juga melibatkan perempuan dan anak muda lebih jauh.

"Perempuan dan anak muda akan dibekali dengan keterampilan teknis, seperti literasi keuangan dan kepemimpinan. Peningkatan partisipasi perempuan dapat mendorong perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, dan BUMDes yang dikelola dengan baik serta diiringi dengan peningkatan keterlibatan perempuan dan anak muda di dalamnya akan memberikan manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga desa," ujar Doseba.

WVI bersama Yayasan Alfa Omega akan memberi pendampingan di 50 desa, masing-masing 15 desa di Kabupaten Sumba Timur, 15 desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan 20 desa di Kabupaten Kupang. (Foto: dok. Wahana Visi Indonesia)

Hingga September 2020, melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), sudah ada 2.156 BUMDes yang ada di Nusa Tenggara Timur dengan BUMDes aktif sejumlah 1.419 unit yang tersebar di 3.026 desa.

Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora mengungkapkan, "Penandatanganan MOU ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sipil di Indonesia agar mampu berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembangunan dengan menghormati hak-hak asasi manusia dan prinsip demokrasi."

Bupati Timor Tengah Selatan E.P Tahun mengatakan, dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan yang disepakati dalam musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Sejauh ini sudah ada 167 BUMDes yang terbentuk di TTS.

"Diharapkan BUMDes ke depan menjadi tulang punggung ekonomi desa. Kami berharap program ENVISION ini dapat menjadi pilot project bagi BUMDes lainnya di TTS, sehingga BUMDes dapat benar-benar mengelola potensi desa dan berkembang baik," ujar Tahun.

Didukung Uni Eropa, Wahana Visi Indonesia meluncurkan ENVISION guna menguatkan organisasi masyarakat sipil dalam pengelolaan BUMDes di 50 desa NTT. (Foto: dok. Wahana Visi Indonesia)

Bupati Kupang Korinus Masneno menambahkan, kerja sama ini merupakan salah satu upaya pembinaan untuk meningkatkan hal-hal yang masih membutuhkan perbaikan perekonomian masyarakat. Sehingga diharapkan pengelolaan BUMDes ke depan lebih profesional dan menimbulkan efek domino yang baik.

Sementara, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket mengatakan, pihaknya mendukung kehadiran perempuan dan anak muda dalam program ini. Ia berjanji untuk menempatkan perempuan dan anak muda sebagai prioritas dalam mengambil kebijakan.

"Uni Eropa sangat mendukung partisipasi dan keterlibatan efektif perempuan dan anak muda, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa yang lebih baik. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Uni Eropa menempatkan hak-hak perempuan dan partisipasi anak muda sebagai prioritas kebijakan pembangunan dan secara konsisten bekerja untuk membantu mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan. Kami juga mendorong upaya pemberdayaan, termasuk partisipasi mereka di semua bidang kehidupan publik," kata Vincent.

Vincent juga menegaskan pentingnya pemberdayaan BUMDes untuk membangkitkan perekonomian. Menurutnya, pengembangan ekonomi Indonesia harus dimulai dari memerhatikan perekonomian lokal, mulai dari tingkat desa, yaitu BUMDes.