Ribuan PNS Tidore Demo Tunjangan, Anggota DPRD Nyaris Dipukul

Ribuan aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai negeri Sipil (PNS) Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara berunjuk rasa di kantor Wali Kota dan DPRD, Senin (12/10).

Aksi ini dilatarbelakangi protes PNS setelah mendapat informasi anggaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) PNS dalam APBD 2021 dipangkas.

Pantauan CNNIndonesia.com, para PNS awalnya berdemonstrasi di kantor Wali Kota sebelum bergeser ke kantor DPRD. Aksi ini sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi tersebut macet total. 

Massa aksi menuntut anggaran TTP yang sebelumnya dirancang Rp 75 miliar lalu diturunkan menjadi Rp 26 miliar dikembalikan seperti rancangan semula.

Informasi penurunan ini membuat PNS mogok kerja dan memilih demo. Tahun 2021 merupakan pertama kalinya PNS Pemkot Tikep mendapat TTP.

Saat tiba di kantor DPRD, PNS mendesak DPRD menetapkan angka TTP sebesar Rp 75 miliar sesuai usulan sebelumnya. Aksi tersebut langsung mendapat respons DPRD yang memutuskan menggelar hearing melalui Badan Anggaran.

"Pokoknya harus Rp 75 miliar. TTP harga diri PNS," teriak para PNS dalam ruang paripurna.

Di hadapan para Anggota Banggar, PNS menyatakan jika TTP hanya di angka Rp 26 miliar, tentu pendapatan yang mereka terima terbilang terlalu kecil.

"Apalagi ASN ini mempunyai istri dan anak. Setidaknya kesejahteraan ASN penting diperhatikan, jangan menzalimi seperti ini," teriak ASN lagi.

Ketua DPRD Tikep Ahmad Ishak yang didampingi Wakil Ketua I Mochtar Djumati serta Wakil Ketua II Ratna Namsa menjelaskan, usulan sebelumnya yang disampaikan DPRD memang di angka Rp 75 miliar. Namun saat pembahasan disepakati menjadi Rp 60 miliar.

"Benar diusulkan Rp75 Miliar, namun disepakati Rp60 miliar dengan target pendapatan kita Rp800 miliar lebih," katanya.

PNS di kantor DPRD Ternate. (CNNIndonesia/Sahril Abdullah)

Namun, menurutnya dalam perjalanan, dana transfer mengalami penurunan, dan berimbas pada target pendapatan.

"Maka tentu belanja perlu dilakukan penyesuaian termasuk di dalamnya TTP, makanya Banggar dan TAPD menyepakati lagi di angka Rp 26 miliar," paparnya.

Ahmad bilang, DPRD sangat menghargai aspirasi PNS. Namun kondisi keuangan daerah membuat mereka tak bisa berbuat banyak, apalagi mengakomodir tuntutan PNS.

Penyampaian Ketua DPC PDI Perjuangan Tikep ini mengundang reaksi PNS. Pertemuan pun berakhir buntu. Sebab Ahmad langsung menutup pertemuan sebelum ada kesepahaman dengan massa aksi.

Langkah ini membuat PNS menjadi emosi dan nyaris menghajar para wakil rakyat. Petugas keamanan terpaksa mengevakuasi seluruh Anggota DPRD keluar ruangan di bawah ancaman pemukulan ASN yang dipenuhi amarah.