Gemuruh Kemenangan Kedua Jokowi dari Kampung Deret

Joko Widodo (Jokowi) dikerubungi warga Kampung Deret, Jakarta Selatan, 21 Mei 2019. Mengenakan setelan khas kampanye: kemeja putih dan celana hitam. Pria asal Solo, Jawa Tengah itu menyerukan kemenangan untuk kedua kalinya di kancah pemilihan presiden (pilpres)

"Kami adalah presiden dan wakil presiden seluruh rakyat Indonesia. Kami adalah pemimpin dan pengayom 100 persen rakyat Indonesia. Kami akan berjuang mewujudkan keadilan sosial bagi 100 persen rakyat Indonesia," kata Jokowi di hadapan warga yang datang.

Pidato itu disampaikan Jokowi beberapa saat setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan dirinya bersama Ma'ruf Amin menang di Pilpres 2019. Jokowi-Ma'ruf menang dengan perolehan suara 55,5 persen atau 85.607.362 suara sah.

Hari bahagia Jokowi dan Ma'ruf ternoda dengan kericuhan yang berlanjut di sejumlah titik di Jakarta. Tembakan gas air mata, meriam air, lemparan batu sampai kobaran api mewarnai titik-titik di ibu kota.

Fenomena ini kemudian akrab disebut Aksi 22 Mei. Enam orang tewas. Massa menolak kemenangan petahana dan mantan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu. Massa aksi percaya hasil Pilpres 2019 tidak sah. Diselimuti kecurangan.

Aksi tolak hasil pemilu 2019 di Bawaslu, 21 Mei 2020. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

"Tembak! Tembak!," teriak massa aksi di Jalan Jati Baru, Tanah Abang seraya menekan polisi mundur.

Suara petasan dan tembakan gas air mata menari-nari di tengah suasana yang genting. Sejumlah massa aksi mengumpulkan bekas peluru karet yang diduga berasal dari pihak kepolisian. Isak tangis terdengar di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat selagi massa aksi diboyong aparat untuk diamankan.

Kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf menuju kursi presiden dan wakil presiden RI memang tak mulus dari konflik dan polemik. Sejak pemilihan sampai dilantik, perjalan politik keduanya dilanda tudingan curang, aksi penolakan, sampai gugatan ke meja Mahkamah Konstitusi (MK).

Ini bukan kali pertama Jokowi menaklukkan pertarungan melawan Prabowo Subianto yang kembali melenggang setelah kalah pada Pilpres 2014 bersama Hatta Rajasa. Di Pilpres 2019 Prabowo maju lagi menggandeng Sandiaga Uno.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf diberondong tudingan curang. Prabowo-Sandi bersama Badan Pemenangan Nasional (BPN) memutuskan menggugat hasil Pilpres 2019 ke MK. Prabowo mengklaim banyak insiden yang merugikan pihaknya. Ia tak terima dinyatakan kalah.

Di antara yang dipermasalahkan seperti banyak kertas suara yang tak sampai, tempat pemungutan suara (TPS) terlambat buka, sejumlah masyarakat tidak mendapat undangan untuk mencoblos, hingga banyak surat suara yang ditemukan sudah mencoblos Jokowi-Ma'ruf.

"Kami pihak paslon 02 menolak semua hasil perhitungan suara pilpres yang diumumkan KPU pada 21 Mei dini hari tadi," tegas Prabowo di kediamannya, Kertanegara, Jakarta Selatan, 21 Oktober 2019.

Kemenangan Jokowi sudah tercium sejak hari pencoblosan, 17 April 2019. Empat lembaga survei, LSI Denny JA, Litbang Kompas, Indo Barometer dan Kedai Kopi memprediksi pasangan calon 01 unggul dengan suara di atas rata-rata 54 persen.

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (27/6/2019). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Namun Prabowo mengabaikan hasil quick count atau hitung cepat yang ia nilai tak adil dan tak berpihak pada pasangan calon 02. Sujud syukur ia panjatkan di Kertanegara, seraya mengklaim dirinya menang dengan prediksi perolehan suara 62 persen dari 320 ribu TPS.

Drama hasil Pilpres 2019 berlanjut di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat. Kepada MK, BPN menuntut 15 permintaan. Beberapa di antaranya menyatakan hasil pilpres yang ditetapkan KPU tidak sah.

MK juga diminta membenarkan perolehan suara yang benar menurut klaim BPN, yakni 52 persen dimenangkan Prabowo-Sandi. Sedangkan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 48 persen suara, atau dinyatakan kalah.

Proses hukum ini berlangsung sebulan lebih mulai 21 Mei sampai 2 Juli 2019. Sidang pertama digelar pada 14 Juni, dihadiri pihak BPN dengan kuasa hukum Bambang Widjojanto. Sementara itu TKN dengan kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra dan Ketua KPU Arief Budiman sebagai termohon.

Pada sidang tersebut pihak 01 dituding melakukan electoral fraud atau kecurangan pemilu dan diminta agar didiskualifikasi. Ini diklaim berdasarkan kecurigaan penyalahgunaan kekuasan pemerintah, pencairan gaji PNS dan THR yang lebih awal, sampai keterlibatan polri dan intelijen dalam pemilu.

Sidang dilanjutkan 18 Juni, diundur dari jadwal seharusnya pada 17 Juni. Pada sidang ini Komisi Pemilihan Umum dan pihak 01 menjawab tudingan 02. Mereka menegaskan pemilu berjalan bebas, jujur dan rahasia. KPU pun menilai tudingan keterlibatan polri dan intelijen sesungguhnya asumtif dan tendensius.

Pada 27 Juni, sembilan hakim MK memutuskan menolak seluruh permohonan BPN pada sengketa Pilpres 2019. Tuntutan ditolak karena bukti yang dianggap tak cukup kuat dan tidak meyakinkan.

"Menolak permohonan pemohon (Prabowo-Sandi) untuk seluruhnya," ujar Anwar membacakan putusan sengketa Pilpres 2019.

Ketukan palu MK membuat Jokowi-Ma'ruf lolos menjabat presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Keduanya bersumpah di hadapan seluruh rakyat Indonesia pada pelantikan di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Jakarta, 20 Oktober 2019.

Tepat tiga hari setelah pelantikan, Jokowi mengenalkan Prabowo Subianto ke khalayak luas sebagai Menteri Pertahanan RI di Kabinet Indonesia Maju. Lawan yang berupaya menjegal langkahnya menjadi presiden, resmi masuk koalisi pemerintahan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Rabu (1/1). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Mulai hari itu, Jokowi bersama Ma'ruf dan jajaran menterinya menyusun dan menjalankan strategi untuk mencapai sembilan misi yang digalakkan pada masa kampanye. Keduanya bervisi mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Misi itu terdiri dari peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, pembangunan merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

Kemudian, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, serta sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Setahun penuh menjabat di periode kedua. Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf menuai pro dan kontra. Ragam fenomena dan polemik nasional berseliweran menyelimuti kepemimpinan pasangan tersebut. Membuka ujian membayangi bakal perjalanan kursi presiden dan wakil presiden hingga empat tahun ke depan.