Setahun Jokowi, Buruh-Mahasiswa DIY & Bandung Turun ke Jalan

Massa dari kalangan buruh dan mahasiswa di Yogyakarta dan Bandung akan menggelar demo menolak Omnibus Law Cipta Kerja bertepatan dengan momentum setahun pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sidang dewan rakyat sebagai bentuk mosi tak percaya pun digelar.

Penanggung jawab aksi Forum Rakyat Membatalkan Omnibus Law (Formo) Slamet Priyatno mengatakan pihaknya akan menggelar aksi turun ke jalan yang berpusat di perempatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Selasa (20/10).

"Iya, jadi besok Formo itu akan berkumpul pukul 6 pagi. Kita menunggu teman-teman buruh bergabung dulu baru melakukan longmarch. Teman-teman mahasiswa dari berbagai organisasi juga dipastikan ikut bergabung," ujar Slamet saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (19/10) malam.

Slamet menuturkan, tuntutan aksi massa yang turun ke jalan masih sama dengan protes yang mereka lakukan pada 6-8 Oktober lalu yaitu menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Tuntutan aksi dari semua sektor tani, buruh, mahasiswa dan pemuda masih sama yaitu menuntut Omnibus Law semua klaster untuk dibatalkan," tegasnya.

Formo terdiri dari sejumlah elemen buruh seperti FPPB-KASBI Bandung Raya, PEPPSI-FSPPI, Gobsi, Sekar, KSPN, dan SPN. Serta kelompok tani Agra Wilayah Jawa Barat.

Elemen mahasiswa yang bergabung di antaranya FMN Cabang Bandung Raya, BEM Rema UPI, UKSK UPI, Pembaru Ranting Majalaya-Ciparay, Asoemsi IKOPIN, LPPMD Unpad, Komunitas Pasar Gratis Jatinangor, Rancaekek Unite, PMII Komisariat UIN Sunan Gunung Djati Cabang Kabupaten Bandung, Tim Medis Universitas Bhakti Kencana, dan Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Uninus.

"Selain itu, kami juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia yang terdiri atas kelas buruh, kaum tani, nelayan, pemuda, mahasiswa, kaum perempuan, pelajar, pekerja seni, kaum profesional intelektual, dan golongan rakyat tertindas lainnya," kata Slamet.

"Untuk melawan pengesahan UU Cipta Kerja, dan berjuang lebih gigih untuk mewujudkan reforma agraria sejati dan industri nasional untuk kesejahteraan rakyat," cetus dia.

Terpisah, Humas Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) Yogyakarta Revo Lusi menyebut pihaknya akan kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja yang dipusatkan di Bundaran UGM Yogyakarta, Selasa (20/10) pukul 12.00 WIB.

"Estimasinya ada sekitar 1.000-2.000 massa aksi," ungkap dia, kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/10).

Menurutnya, aksi kali ini sekaligus sebagai bentuk respons atas satu tahun pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang Omnibus Law.

Dalam aksi yang bertema "Ruang Rakyat, Semua adalah Warga' ini, ARB juga menuntut pembentukan dewan rakyat, dan mosi tidak percaya terhadap DPR dan Pemerintah, serta akan menyuarakan orasi, musik, dan tarian.

"Simulasi Dewan Rakyat akan kami siarkan secara langsung melalui Youtube, Instragram, dan Twitter Aliansi Rakyat Bergerak," sambungnya.

Kelompok buruh yang mengatasnamakan Front Pejuang Rakyat juga akan menggelar aksi menolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di kawasan Malioboro, Yogyakarta.

Foto: CNN Indonesia/Fajrian

Anggota FPR dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Yogyakarta Erlangga mengaku, awalnya FPR akan menggelar aksi unjuk tersebut juga di bundaran UGM. Namun karena waktunya bersamaan dengan aksi ARB, maka FPR mengambil opsi untuk menggeser aksi ke kawasan Malioboro Yogyakarta.

Meskipun satu suara dengan ARB untuk menyuarakan penolakan Omnibus Law, pihaknya memiliki tuntutan lain. Di antaranya, menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja, menghentikan reforma agraria palsu dan perhutanan sosial ala Jokowi, serta desakan untuk melakukan reforma agraria sejati.