PJJ Masih Bermasalah, Perhimpunan Guru Minta Asesmen Ditunda

Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru meminta Kemendikbud menunda pelaksanaan Asesmen Nasional yang rencananya digelar Maret 2021.

Usul itu dilayangkan karena pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dinilai masih ada persoalan di tengah pandemi Covid-19.

"P2G menilai kebijakan Kemdikbud melaksanakan AN yang dijadwalkan Maret 2021 nanti dirasa: sangat tidak bijak, terkesan tergesa-gesa, dan tidak tepat momentumnya di masa pandemi dan PJJ yang masih banyak kendala," kata Koordinator P2G Satriwan Salim melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa (20/10).

Kasus korban meninggal dunia yang diduga dampak dari PJJ, katanya, merupakan bukti pembelajaran di masa pandemi belum berjalan efektif.

Pihaknya mendata, dalam delapan bulan terakhir setidaknya ada dua siswa yang dinyatakan meninggal dunia selama masa pelaksanaan PJJ.

Terbaru adalah siswi SMA di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan yang bunuh diri dengan meminum racun pekan lalu.

Sejauh ini, kepolisian menduga korban mengalami depresi karena tugas yang bertumpuk dan kesulitan belajar daring lantaran jaringan internet yang buruk.

Sebelumnya, beberapa bulan lalu, seorang siswa SD juga dinyatakan meninggal karena mendapat perlakuan kekerasan dari orang tuanya. Dugaan kekerasan itu terjadi karena orang tua kesal dengan korban yang sulit diajarkan selama PJJ.

Untuk itu, P2G menilai Mendikbud Nadiem Makarim perlu memperbaiki jalannya PJJ terlebih dahulu.

Satriwan menegaskan selama akhir pandemi belum bisa dipastikan, pemerintah seharusnya mengutamakan PJJ sebagai infrastruktur utama pendidikan.

Jika belum juga terselesaikan, ia menilai Asesmen Nasional hanya akan menambah persoalan baru di atas permasalahan PJJ yang masih jadi momok.

"Peristiwa siswa bunuh diri karena beban belajar PJJ, harus dijadikan momentum reflektif Kemdikbud untuk mengevaluasi secara komprehensif pelaksanaan PJJ selama 8 bulan ini. Bagaimana pelaksanaan berbagai macam regulasi termasuk Kurikulum Darurat yang sudah ditelurkan Kemdikbud," ungkapnya.

Bantuan untuk PJJ

Terkait pelaksanaan PJJ, Satriawan mengatakan P2G melihat pemerintah belum maksimal mengerahkan bantuan untuk siswa dan guru. P2G mencatat di 14 provinsi, masih ada guru dan siswa yang tidak mendapat saluran kuota gratis bulan September.

Pun masih ada sekolah yang tidak bisa belajar daring karena keterbatasan fasilitas, sehingga pembelajaran harus dilakukan di luar jaringan (luring).

Lebih dari separuh tahun belajar dari rumah berlangsung, Kemendikbud menerbitkan setidaknya dua kebijakan untuk membantu PJJ luring yakni program belajar melalui televisi dan radio, dan pembagian modul belajar.

Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Z Haeri mengatakan anggaran Asesmen Nasional yang mencapai Rp1,49 triliun seharusnya bisa diprioritaskan untuk membantu proses belajar siswa dan guru selama pandemi.

Menurutnya, masih banyak guru, siswa dan orang tua yang belum memahami format dan esensi Asesmen Nasional. Beberapa bahkan menilai Asesmen Nasional sama saja dengan Ujian Nasional (UN), lantaran informasi dan sosialisasi yang belum maksimal.

Sebelumnya Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan bakal ada tiga macam pengujian pada Asesmen Nasional yakni Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

Asesmen Nasional ini diklaim bakal berbeda dengan UN. Ia menegaskan yang diujikan nantinya bukan berupa materi, melainkan capaian belajar siswa secara kognitif, sosial, dan emosional, serta lingkungan belajar.

"Sangat penting dipahami terutama bagi guru, kepala sekolah, murid dan orang tua, bahwa Asesmen Nasional untuk 2021 tidak memerlukan persiapan khusus, maupun tambahan yang justru jadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel," jelas Nadiem, Kamis (8/10).