Aksi Tolak UU Ciptaker di Surabaya, 169 Orang Ditangkap

Aksi unjuk rasa Tolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, berlangsung damai dan kondusif, Selasa (20/10) sore.

Massa yang terdiri atas gabungan buruh, mahasiswa, hingga petani dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur itu membubarkan diri tanpa kericuhan tadi.

Meskipun demikian, di tengah aksi tersebut, aparat kepolisian mengamankan sebanyak 169 orang.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan 169 orang yang diamankan di sekitar aksi itu bukanlah bagian dari aliansi massa manapun.

"Ada beberapa yang di luar bagian [aliansi] penyampaian pendapat yang sudah direncanakan, sejumlah 169 orang [diamankan]," kata Truno, ditemui usai aksi, Selasa (20/10).

Lebih dari seratus orang itu diamankan karena kedapatan membawa sejumlah benda mencurigakan seperti molotov, cat semprot, dan minuman keras.

"Ada beberapa indikasi yang kita amankan dengan membawa bom molotov, pylox (cat semprot) untuk vandalisme dan miras," beber Truno.

Truno mengatakan pihaknya akan melakukan pendataan status orang-orang yang diamankan tersebut. Polisi juga akan mendalami sejauh mana keterlibatan yang bersangkutan atas dugaan ingin memicu kericuhan.

"Kita klasifikasi dulu, karena masih proses identifikasi dan kemudian juga pendalaman proses penyidikan oleh penyidik," ucapnya.

Berdasarkan pantauan, petugas-petugas polisi memang menyisir sekitar lokasi aksi dan menarik sejumlah orang yang diduga mencurigakan, juga berpakaian bebas. Padahal, belum terjadi kericuhan atau kerusuhan apapun selama aksi berlangsung.

Truno menerangkan secara keseluruhan aksi Getol Jawa Timur berlangsung dengan aman dan kondusif.

"Sejauh ini aman dan kondusif, apa yang menjadi aspirasi sesuai dengan aturan dan kita akan lakukan pengawalan," ucapnya.

Dalam mengamankan aksi hari ini, Truno mengatakan pihaknya mengerahkan sebanyak 4.147 personel gabungan baik polisi, TNI, hingga pemadam kebakaran.

"Unsur dari Dinas Pendidikan juga diterjunkan karena pengalaman kemarin terkait adanya keterlibatan anak-anak pada saat unjuk rasa," kata dia.

Polisi berpakaian bebas menyisir lokasi aksi dan mengamankan sejumlah orang yang diduga hendak memicu aksi rusuh di tengan unjuk rasa massa Getol Jatim. (CNN Indonesia/ Farid)

Delapan Tuntutan Massa

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa Getol Jatim mulai membubarkan diri dari aksi yang tersebut sekitar pukul 18.30 WIB. Aksi itu sendiri berlangsung mulai sekitar pukul 16.00 WIB di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Salah satu orator aksi dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Andie Peci, mengatakan massa buruh dan mahasiswa telah menyampaikan aspirasi mereka dengan damai.

"Hari ini kita membuktikan kepada kepolisian dan pemerintah todak ada taman-taman yang kita rusak. Tidak ada satupun pagar yang di depan kita yang kita pegang," kata Andie, Selasa (20/10).

Ia juga mengatakan seluruh massa aksi yang berada di depan Gedung Negara Grahadi adalah bagian dari Getol dengan tuntutan yang sama yakni menolak Omnibus Law Cipta Kerja.

Andie yang juga pentolan suporter Persebaya Surabaya, Bonek, ini mengatakan aksi hari ini hanyalah permulaan. Selama tiga hari ke depan, kata dia, massa buruh dan mahasiswa akan terus turun ke jalan menuntut pembatalan UU Ciptaker.

"Aksi kita tidak hanya hari ini, tapi berhari-hari sampai UU Cipta Kerja dicabut," kata dia.

Sementara itu, salah satu orator lainnya menyampaikan delapan poin pernyataan sikap massa Getol, yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI.

"Pertama kami minta Presiden dan DPR RI untuk: Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) pembatalan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja," ucapnya.

Kedua, mereka meminta pemerintah mengusut tuntas tindakan represi terhadap masa aksi di seluruh Indonesia dan tuntaskan kasus pelanggaran HAM.

"Ketiga mengecam surat himbauan sosialisasi perkuliahan daring dan UU Cipta Kerja oleh Kemendikbud yang tidak demokratis karena melarang mahasiswa berekspresi. Empat wujudkan independensi dunia pendidikan," kata dia.

Lima, mereka juga mendesak DPR mengesahkan segera Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Serta enam, mencabut Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Tujuh, jalankan reforma agraria sejati sebagai syarat pembangunan industri nasional yang mandiri dan berdaulat, tanpa harus bergantung pada investasi asing, dan terakhir wujudkan demokrasi sejati," kata orator tersebut.